- CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan rencana Menkeu mengambil alih PNM masih sebatas pembicaraan informal saja.
- Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ingin PNM di bawah Kemenkeu untuk efektivitas penyaluran KUR dan optimalisasi subsidi bunga.
- Rosan menekankan proses peralihan kepemilikan BUMN tersebut harus menjaga prosedur, termasuk kepentingan pemegang saham minoritas.
Suara.com - Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, memastikan belum ada rencana PT Permodanal Nasional Madani (PNM) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Menurutnya, Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, mau mengambil PNM masih hanya omon-omon belaka.
"Pak Menteri (Menkeu Purbaya) kan baru bicara aja ke saya, baru menyampaikan itu pun sambil berjalan gitu. Jadi ya kita masih bicara aja lah," ujarnya dalam CNA Summit 2026: Smart Growth: Navigating Investment and Innovation ini a New Era, di Jakarta, yang dikutip Jumat (6/2/2026).
Namun, Rosan menyebut, tidak menutup kemungkinan bahwa memang PNM bisa di bawah Kementerian lain. Akan tetapi, dia akan melihat dulu penawaran yang ditodongkan oleh Danantara sebagai pemegang saja BUMN-BUMN
"Kita sih terbuka, kita lihat mana yang terbaik, kita selalu terbuka kok gitu ya. Kan presentasinya ke kami juga belum, yang resminya juga belum, ini barunya hanya bincang-bincang saja," imbuhnya.
Selain itu, Rosan yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi ini mengingatkan bahwa perubahan kepemilikan BUMN harus melalui prosedur. Apalagi, PNM merupakan anak usaha dari BRI yang notabene perusahaan terbuka.
"Jadi kita juga semua prosesnya harus kita jaga, kita harus proper, harus terbuka, dan kita juga harus memahamikan kepentingan dari minority interest dan lain-lainnya," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ingin menarik anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI (BBRI), yakni PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, agar beralih ke bawah naungan Kementerian Keuangan.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu, Purbaya mengaku tengah berdiskusi dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara terkait keinginannya tersebut.
Baca Juga: Bos Danantara Anggap Turunnya Peringkat Moody's Bukan Ancaman, Tapi Pengingat
"Kami sedang diskusi dan menanyakan ini ke Danantara, apakah mereka bisa jual salah satu unitnya atau tidak. Daripada saya tugaskan ke BRI dan hasilnya kadang nggak jelas, lebih baik saya ambil alih dan saya langsung yang tanggung jawab," kata Purbaya seperti dikutip Antara.
Dia menjelaskan usulannya itu mempertimbangkan efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta mengoptimalkan subsidi bunga.
Menurut Purbaya, Kemenkeu tiap tahunnya mengucurkan anggaran hingga Rp40 triliun untuk membayar subsidi bunga KUR. Bila PNM langsung di bawah naungannya, ia yakin dana tersebut bisa dikelola menjadi modal kerja yang lebih produktif.
“Jadi rencana saya akan pakai itu (PNM) kalau dikasih sebagai penyalur KUR yang betul-betul program pemerintah,” jelas Purbaya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
ESDM Akui Tahan Ekspor Batu Bara Demi PLN, Masalah Pasokan PLTU Terungkap di Tengah Pemadaman
-
Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak
-
Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!
-
Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika
-
Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?
-
Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran
-
Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas
-
Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa
-
Listrik Pulau Jawa Gelap Gulita, Siapa yang Bertanggung Jawab?
-
Pupuk Indonesia Tembus Australia, Ekspor Urea 250 Ribu Ton Dikebut hingga Akhir 2026