- LKPP dan Kemenko Infra bersinergi kawal tata kelola pengadaan infrastruktur nasional.
- Kepala LKPP minta pelibatan sejak awal perencanaan guna mitigasi risiko proyek mahal.
- Menko AHY tegaskan infrastruktur harus berkualitas dan akuntabel demi Indonesia Emas 2045.
Suara.com - Pembangunan infrastruktur kini tak lagi sekadar urusan fisik, melainkan motor penggerak ketahanan nasional demi mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.
Menyadari hal tersebut, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memperkuat sinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) untuk memastikan tata kelola proyek negara berjalan transparan dan efisien.
Dalam giat Coffee Morning bertajuk "Penguatan Peran Pengadaan dalam Mendukung Arah Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan", Kepala LKPP Sarah Sadiqa menekankan pentingnya pelibatan LKPP sejak tahap perencanaan.
Menurutnya, proyek infrastruktur memiliki kompleksitas tinggi, biaya besar, dan risiko yang tidak sedikit.
“Kami ingin dilibatkan dari depan, bukan menyelesaikan masalah di belakang. Kami siap 'lari bersama' Kemenko Infra untuk mengimplementasikan program prioritas yang secara pengadaan pasti kompleks dan mahal,” ujar Sarah di Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Sarah menambahkan, LKPP saat ini tengah mengawal berbagai program strategis nasional, mulai dari Makan Bergizi Gratis, Swasembada Pangan, hingga kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dukungan ini diberikan melalui pendampingan teknis dan penyusunan kebijakan agar belanja negara tepat sasaran.
Senada dengan hal tersebut, Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa infrastruktur adalah tulang punggung pembangunan yang harus adaptif terhadap teknologi dan tangguh terhadap bencana.
“Kita tidak boleh jalan di tempat, harus melakukan lompatan. Infrastruktur harus berkualitas, memiliki resiliensi, dan akuntabel. Di sinilah peran LKPP menjadi sangat vital dan strategis,” tegas AHY.
Kolaborasi kedua lembaga ini diharapkan mampu memangkas disparitas ekonomi antarwilayah sekaligus menjamin efektivitas anggaran negara dalam setiap proyek pembangunan yang dijalankan.
Baca Juga: Aturan Daerah Dinilai Hambat Investasi Telekomunikasi, Target Internet Cepat 2029 Terancam
Berita Terkait
Terpopuler
- Catat Tanggalnya! Ribuan Warga Badui Bakal Turun Gunung Temui Gubernur Banten Bulan April
- 5 Rekomendasi Smartwatch yang Bisa Balas WhatsApp, Mulai Rp400 Ribuan
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Donald Trump: Pangeran MBS Kini Mencium Pantat Saya
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
Pilihan
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Bulgaria
-
Melihat 3 Pemain yang Bakal Jadi Senjata Utama Timnas Indonesia Hadapi Bulgaria
-
Profil Sertu Farizal Rhomadhon, Prajurit TNI asal Kulon Progo yang Gugur di Lebanon
Terkini
-
Pemerintah Akan Larang Alih Fungsi Sawah, Sedang Siapkan Sanksi
-
Mentan Optimistis Stok Pangan Aman Hadapi Fenomena El Nino Godzilla
-
Beredar Info Harga Pertamax Tembus Rp17.850 per Liter 1 April, Pertamina: Belum Pasti
-
Dari Limbah Jadi Energi, Biomassa Sawit RI Kuasai Pasar Jepang
-
Aset Kripto Jadi Pelarian Saat Saham Loyo, Tapi Tetap Berisiko
-
Negara-negara Asing Mulai Antre Beli Pupuk dari Indonesia
-
Wacana Kemasan Polos Disorot, Rokok Ilegal Diprediksi Melonjak Tajam
-
RI Dapat Berkah dari Perang AS dan Iran, Bisa Jadi Raja Eksportir Pupuk Urea
-
Pegadaian Tembus Pasar Global, Ekspansi ke Timor Leste di Usia 125 Tahun
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina