Impor 105 Ribu Pikap India PT Agrinas Dianggap Berlawanan dengan Program Prabowo

Suara.com - Langkah PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) yang berencana mendatangkan ratusan ribu unit kendaraan komersial dari India menuai polemik di Senayan.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, A Iman Sukri, memberikan teguran keras terhadap anak perusahaan BUMN tersebut karena dinilai tidak sejalan dengan visi kemandirian industri nasional.

Rencana tersebut dianggap kontradiktif dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang gencar mempromosikan kendaraan buatan lokal, seperti Maung, sebagai mobil dinas pejabat negara demi menumbuhkan kebanggaan nasional.

Iman Sukri menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah menetapkan target ambisius agar Indonesia mampu mandiri secara otomotif dalam kurun waktu tiga tahun.

Oleh karena itu, wacana impor dari kementerian atau instansi plat merah dipandang sebagai langkah mundur.

"Presiden sangat bangga memakai produk lokal dan meminta pejabat menggunakan Maung. Ini adalah bentuk komitmen penggunaan produk dalam negeri. Sangat mengherankan jika masih ada pihak yang justru mewacanakan impor kendaraan asing," ujar Iman dalam pernyataan resminya, Sabtu (21/2/2026).

Iman menambahkan, pemerintah sebenarnya telah mengalokasikan lahan dan anggaran khusus untuk mendongkrak kapasitas pabrik otomotif domestik.

Tujuannya jelas: membangun kepercayaan diri bahwa Indonesia sanggup memproduksi kendaraan bermutu tinggi.

Salah satu poin keberatan utama Baleg DPR adalah fakta bahwa industri otomotif dalam negeri saat ini masih memiliki kapasitas produksi yang sangat memadai.

Baca Juga: Tembus 96 Persen! Wilayah Ini Jadi Pendukung Paling Loyal Prabowo-Gibran Menurut Survei Terbaru

Berdasarkan data, kemampuan produksi nasional mampu mencapai angka 2,5 juta unit per tahun, termasuk untuk jenis kendaraan niaga ringan seperti pikap.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa rencana impor ini dianggap tidak mendesak:

• Produk Unggulan: Kendaraan niaga jenis pikap merupakan salah satu andalan industri lokal yang bahkan sudah menembus pasar ekspor.
• Kapasitas Terpasang: Masih banyak kapasitas pabrik di Indonesia yang belum terpakai sepenuhnya (idle capacity).
• Pelanggaran Regulasi: Iman menyebut rencana impor ini berpotensi menabrak UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Di tengah kondisi ekonomi global yang penuh tekanan serta melemahnya daya beli masyarakat, Iman mengingatkan BUMN agar lebih selektif dalam menggunakan uang rakyat.

Belanja negara seharusnya memberikan multiplier effect atau dampak berganda bagi ekonomi di dalam negeri, bukan justru menguntungkan industri luar negeri.

"BUMN harus ekstra hati-hati. Jangan sampai pengeluaran besar ini hanya menguntungkan kelompok tertentu saja," tegas politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Sebagai informasi, PT Agrinas berencana mengimpor total 105.000 unit kendaraan dari dua raksasa otomotif India, yakni Mahindra & Mahindra dan Tata Motors.

Kendaraan ini sedianya akan dialokasikan untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Rincian unit yang akan didatangkan meliputi:

35.000 unit pikap 4x4 dari Mahindra & Mahindra Ltd.
35.000 unit pikap 4x4 dari Tata Motors.
35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors.

Polemik ini diharapkan menjadi evaluasi bagi jajaran BUMN untuk lebih memprioritaskan kolaborasi dengan produsen otomotif lokal guna mendukung percepatan swasembada kendaraan yang dicanangkan pemerintah.