Purbaya Klaim Inflasi Tetap Terkendali Jelang Lebaran, Bantah Ekonomi RI Kepanasan

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim kalau inflasi tetap terkendali jelang Lebaran. Per Februari 2026, kenaikan inflasi Februari 2026 mencapai 4,76 persen dari tahun sebelumnya alias year on year (yoy).

"Inflasi tetap terkendali menjelang Idulfitri. Kenaikan inflasi Februari 2026 mencapai 4,76 persen year on year," katanya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Menkeu Purbaya menerangkan kalau tekanan inflasi Februari 2026 bersifat temporer akibat low base effect dari diskon listrik pada awal 2025. Tanpa pengaruh diskon listrik, inflasi Februari diperkirakan hanya 2,59 persen.

Ia memaparkan, inflasi inti menyumbang sekitar 65 persen terhadap Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 2,63 persen. Inflasi inti naik didorong kenaikan harga emas dan penguatan permintaan selama Ramadan.

Adapun inflasi inti non emas mencapai 14 persen. Purbaya yakin kalau ekonomi Indonesia masih belum kepanasan.

"Ini kenapa angka inflasi ini penting, karena orang di luar sering melihat yang angka 4,76 persen tadi dan mereka mulai menunjuk bahwa ekonomi Indonesia kepanasan, harus diperlambat, padahal kita baru mulai tumbuh lebih cepat," paparnya.

Dengan laju inflasi 2,59 persen tanpa pengaruh diskon listrik, Purbaya mengklaim masih ada ruang untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat tanpa harus memicu inflasi.

"Kalau angka yang sebetulnya tadi saya bilang 2,59, kita masih di target, di bawah target, dan artinya uang bagi ekonomi untuk tumbuh lebih cepat terbuka lebar tanpa harus memicu inflasi. Jadi kita tumbuhnya belum terlalu cepat dan belum kepanasan," lanjutnya.

Kemudian inflasi volatile food (pangan) yang berkontribusi 15,8 persen naik mencapai 4,64 persen. Ini dikarenakan faktor cuaca dan kenaikan permintaan komoditas selama Ramadhan seperti daging ayam, ikan segar, dan cabai, meskipun masih di bawah 5 persen.

Sedangkan inflasi administered price atau harga yang diatur pemerintah, dengan kontribusi 19,2 persen naik sebesar 12,66 persen. Purbaya menyebut kenaikan ini karena efek basis rendah tarif listrik dan diperkirakan mulai mereda pada Maret 2026.

"Secara keseluruhan dampak kenaikan harga komoditas termasuk minyak mentah akan tetap dikeluarkan oleh pemerintah melalui peran APBN sebagai shock absorber sehingga daya beli terjaga dan stabilitas fiskal tetap terpelihara," jelasnya.