Hashim Ungkap Rencana Bangun Rusun Subsidi di Lahan 41 Hektare Jakarta Pusat

Suara.com - Utusan Khusus Presiden sekaligus Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan rencana pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Jakarta Pusat.

Hashim mengatakan, pemerintah telah menyiapkan lahan cukup luas untuk mendukung pembangunan hunian tersebut. Lahan itu berasal dari alokasi Kementerian Pertahanan.

"Saya sudah dengar juga Kementerian Pertahanan alokasi 41 hektare di Jakarta Pusat, di daerah Berlan, di daerah di belakang Hotel Borobudur. Dan sebagainya dan sebagainya," kata Hashim dalam acara Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat di Kawasan Meikarta, Bekasi, Jawa Barat, Minggu (8/3/2026).

Selain itu, Pemerintah juga berencana membangun rusun di Depok, Jawa Barat sebanyak 170 ribu unit.

"Tadi kita sudah dengar di Depok bakal nanti alokasi 45 hektare ya, Pak? 45 hektare saya dengar tadi 150.000 unit ya? 170.000 unit apartemen nanti di Kota Depok," ucapnya.

Saat ini, pemerintah juga mulai melaksanakan pembangunan rusun subsidi di kawasan Meikarta sebanyak 140 ribu unit di atas lahan hibah dari Lippo Group.

Menurut Hashim, pembangunan hunian vertikal di berbagai lokasi menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat.

Ia menjelaskan program pembangunan perumahan tersebut merupakan bagian dari target besar pemerintah untuk menghadirkan jutaan rumah bagi masyarakat Indonesia.

"Ingin juga saya sampaikan latar belakang daripada program perumahan ini yang mendorong Bapak Presiden, Pak Prabowo Subianto, untuk mewujudkan program 3 juta rumah. Sebetulnya 3 juta rumah ini minimum. Sebetulnya cita-cita kita 3 juta apartemen/rumah tiap tahun," ucap Hashim.

Baca Juga: Proyek 140.000 Unit Rusun Subsidi di Meikarta Dimulai, Menteri Ara Puji Grup Lippo

Hashim menilai kebutuhan hunian layak di Indonesia masih sangat besar. Ia menyebut jumlah keluarga yang membutuhkan rumah mencapai jutaan.

"Ternyata di Indonesia ini yang sudah terdaftar itu antara lain 9 sampai 15 juta keluarga yang terdaftar," kata Hashim.

Selain itu, pemerintah juga mencatat masih banyak keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni.

"Ternyata terdapat 27 juta keluarga Indonesia, rumah tangga Indonesia yang tinggal di dalam yang dinamakan RTLH. Rumah Tidak Layak Huni," ujarnya.

Menurut Hashim, program pembangunan perumahan dalam skala besar juga memiliki dampak ekonomi yang luas karena berkaitan dengan banyak sektor usaha.

"Ternyata industri perumahan, dan saya kira ini sudah pasti sudah dihafal Pak Mochtar dan Pak James dan Pak John, kalau perumahan itu multiplier effect, dampak multiplier, dampak terhadap ekonomi kita bisa luar biasa," kata Hashim.