6 Fakta Sepeda Motor Listrik untuk Pengadaan Program MBG, Jumlahnya 21 Ribu

Suara.com - Jagat media sosial baru-baru ini dihebohkan oleh video viral yang memperlihatkan tumpukan ribuan sepeda motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) di sebuah gudang luas.

Video tersebut memicu polemik mengenai urgensi pengadaan kendaraan di tengah fokus pemerintah pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menanggapi kegaduhan tersebut, muncul sejumlah fakta dan pernyataan dari berbagai pihak otoritas. Berikut adalah rangkuman fakta lengkap terkait polemik tersebut:

1. Jumlah Unit yang Sebenarnya: 21.801 Unit

Informasi yang beredar di media sosial menyebutkan bahwa jumlah motor listrik tersebut mencapai 70.000 unit dan khusus dialokasikan untuk wilayah Jawa Barat.

Namun, Kepala BGN, Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi tegas bahwa angka tersebut tidak benar.

Hingga saat ini, realisasi total pengadaan adalah sebanyak 21.801 unit dari total 25.000 unit yang dipesan melalui anggaran tahun 2025. Proses pengadaan sendiri telah dilakukan secara bertahap sejak Desember 2025.

2. Isu Penolakan Anggaran oleh Kementerian Keuangan

Fakta mengejutkan datang dari Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Ia mengungkapkan bahwa usulan anggaran untuk pengadaan motor listrik dan komputer untuk program MBG sebenarnya pernah diajukan tahun lalu dan ditolak oleh Kementerian Keuangan.

Baca Juga: Viral Diprotes Gamers, Komdigi Akhirnya Akui IGRS Aneh

Menkeu menegaskan akan mengecek kembali detail anggaran pengadaan yang terealisasi saat ini.

Menurutnya, meski pengadaan kendaraan tidak sepenuhnya dilarang, prioritas utama anggaran MBG seharusnya difokuskan pada penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak, bukan pada sarana operasional yang masif.

3. Fungsi Operasional untuk Kepala SPPG

Pihak BGN menjelaskan bahwa ribuan motor tersebut belum didistribusikan kepada pengguna. Kendaraan ini direncanakan sebagai sarana penunjang operasional bagi para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah.

Saat ini, seluruh unit motor masih dalam proses administrasi untuk dicatat secara resmi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum nantinya disalurkan ke lapangan. Besar kemungkinan, jika BMN maka pemilik SPPG yang berhak atas motor tersebut tidak perlu membayar pajak (khususnya PBB dan BPHTB) jika digunakan untuk kepentingan umum, penyelenggaraan pemerintahan, atau tidak bertujuan komersial

4. DPR Soroti Potensi Pemborosan dan Pelanggaran Tata Kelola