Bisnis / Ekopol
Rabu, 08 April 2026 | 13:29 WIB
Berapa total anggaran untuk pengadaan motor listrik operasional MBG? (Dol. Emmo)
Baca 10 detik
  • Badan Gizi Nasional mengklarifikasi pengadaan 21.801 unit motor listrik sebagai sarana operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
  • Menteri Keuangan akan memeriksa kembali anggaran pengadaan motor tersebut karena usulan sebelumnya sempat ditolak oleh kementerian.
  • Komisi IX DPR RI mengkritik pengadaan tersebut sebagai potensi pemborosan dan berencana memanggil Badan Gizi Nasional untuk klarifikasi.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, melayangkan kritik tajam terhadap kebijakan BGN. Ia menilai pengadaan puluhan ribu unit kendaraan ini sebagai langkah yang "mengada-ada" dan berpotensi menjadi pemborosan fiskal yang serius di saat negara dituntut untuk berhemat.

Charles menekankan jika benar pengadaan ini tetap dijalankan meskipun sebelumnya ditolak Kemenkeu, maka hal tersebut merupakan pelanggaran serius dalam tata kelola anggaran.

Komisi IX DPR berencana memanggil pihak BGN untuk meminta pertanggungjawaban dan penjelasan transparan mengenai dasar urgensi penganggaran tersebut.

5. Program Gizi Bukan "Bagi-Bagi Proyek"

Dalam pernyataannya, Charles Honoris menegaskan bahwa fokus utama Badan Gizi Nasional harus tetap pada perbaikan gizi anak-anak, bukan pada pengadaan logistik yang urgensinya tidak jelas.

Ia mendesak agar kebijakan ini segera dihentikan jika tidak ada penjelasan kuat, guna memastikan bahwa program pemerintah tidak melenceng menjadi ajang pembagian proyek infrastruktur kendaraan.

6. Jenis Sepeda Motor MBG

Kendaraan yang disebut-sebut mendukung operasional SPPG MBG itu diduga kuat adalah motor listrik Trail Emmo JVX GT dan juga motor listrik metik Emmo JVH Max.

Motor listrik trail Emmo JVX GT dibanderol dengan harga sekitar Rp 56,8 juta per unit.

Baca Juga: Viral Diprotes Gamers, Komdigi Akhirnya Akui IGRS Aneh

Sementara itu, model skuter listrik Emmo JVH Max dijual dengan harga Rp 48,8 juta per unit.


Disclaimer: Informasi ini disusun berdasarkan pernyataan resmi dari pimpinan DPR, Kementerian Keuangan, dan Badan Gizi Nasional per 8 April 2026.

Load More