Menaker Akan Wajibkan Perusahaan Ikut Gaji Peserta Program Magang Nasional

Suara.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta perusahaan yang terlibat dalam program Magang Nasional atau Magang Hub tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga ikut berkontribusi dalam pemberian uang saku kepada peserta.

Selama pelaksanaan Magang Hub batch pertama pada Oktober 2025 hingga April 2026, uang saku peserta sepenuhnya masih ditanggung oleh pemerintah pusat. Ke depan, skema tersebut tengah dikaji agar perusahaan ikut menggaji peserta program pemerintah tersebut.

"Kita sedang mengkaji untuk melibatkan perusahaan lebih aktif, sehingga sudah mulai ada usulan nanti uang sakunya itu harus ada share kontribusi dari perusahaan, walaupun ya tentu tidak dominan. Ini sedang kita kaji, sedang kita siapkan," ujar Yassierli saat penutupan kegiatan program Magang Hub, Jumat (24/4/2026).

Menurutnya, keterlibatan perusahaan dalam memberikan uang saku akan mendorong komitmen yang lebih kuat terhadap peserta magang, termasuk dalam pembinaan dan evaluasi kinerja.

Ia menyebut, saat ini sejumlah perusahaan sudah rutin melaporkan perkembangan peserta, baik secara harian maupun mingguan.

"Komitmen seperti itu akan semakin baik kalau kita juga minta dari awal ada komitmen perusahaan terkait dengan kontribusinya dan kewajiban untuk memberikan sertifikat kompetensi di akhir program nantinya," tuturnya.

Selain soal uang saku, Kementerian Ketenagakerjaan juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Magang Hub batch pertama, terutama terkait pemerataan penempatan peserta.

Yassierli mengakui, saat ini perusahaan mitra masih banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa, sehingga peluang magang di daerah lain belum merata.

"Kita sudah harus mulai menjadikan program Magang Hub ini merata sebarannya, sehingga menjadi kesempatan buat putra daerah untuk mereka bisa berkarya juga di daerah-daerah mereka masing-masing," sebut Yassierli.

Baca Juga: Program Magang Nasional Batch I Sebentar Lagi Selesai, Peserta Diminta Lengkapi Tahapan Penutup

Ia juga menyoroti perlunya pemerataan dari sisi bidang keahlian atau program studi agar tidak hanya terfokus pada bidang tertentu seperti digital marketing atau administrasi.

"Termasuk juga sebaran dari segi kejuruan, dari segi program studi sebarannya, tidak spesifik hanya digital marketing, tidak spesifik hanya administrasi manajemen, tapi juga memberikan kesempatan yang sama kepada semua program studi," lanjut dia.