- Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan strategi Indonesia menghadapi krisis minyak global akibat konflik Amerika Serikat dan Iran.
- Pemerintah mengubah skema subsidi dengan membayar kompensasi 70 persen setiap bulan kepada PT Pertamina sejak Senin lalu.
- Reformasi pembayaran subsidi tersebut menjaga stabilitas finansial Pertamina dalam mengamankan pasokan minyak nasional selama masa krisis.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rahasia Indonesia mampu menghadapi krisis minyak global buntut perang Amerika Serikat vs Iran yang berdampak pada harga bahan bakar minyak (BBM).
Menkeu Purbaya menjelaskan kalau saat ini PT Pertamina (Persero) tidak lagi kesulitan menanggung kenaikan harga BBM lantaran Pemerintah sudah membayarkan subsidi lebih dulu sebesar 70 persen.
"Kenapa Pertamina enggak pusing-pusing cari duit? Duitnya sudah ada. Sekarang kita ubah pembayaran subsidi dan kompensasi kan," katanya dalam media briefing, dikutip Senin (27/4/2026).
Purbaya mengatakan kalau saat ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengubah skema subsidi, di mana Pemerintah terus membayar kompensasi 70 persen setiap bulan.
Berkat mekanisme itu, Bendahara Negara mengklaim Pertamina memiliki kondisi finansial cukup baik. Perusahaan pelat merah itu juga dianggapnya tak ragu lagi membeli minyak untuk mengamankan pasokan.
"Jadi kondisi finansial Pertamina dalam keadaan yang baik, dia enggak ragu untuk beli sana beli sini. Ini hitungan saya ya. Jadi suplainya bisa di-secure," lanjutnya.
Purbaya menerangkan kalau ini terjadi berkat reformasi ekonomi yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto serta kritik dari DPR. Ia menegaskan kalau Pemerintah terus mengupayakan Indonesia aman dari krisis global.
"Reformasi yang kita lakukan karena kritik dan masukan dari DPR, juga perintah Bapak Presiden. Biar sekarang ini kita beresin. Jadi jangan dianggap pemerintah enggak ngapa-ngapain. Kita kuat karena kebetulan, enggak," tegasnya.
Baca Juga: Pamer ke IMF & World Bank, Purbaya Klaim RI Siap Ekspor Pupuk di Tengah Krisis Global
Berita Terkait
-
Pamer ke IMF & World Bank, Purbaya Klaim RI Siap Ekspor Pupuk di Tengah Krisis Global
-
Purbaya Ungkap Rahasia Indonesia Masih Kuat di Tengah Krisis Minyak
-
Purbaya Bantah Dana SAL Milik Pemerintah Sisa Rp 120 Triliun: Uang Kita Masih Banyak!
-
Purbaya Klarifikasi Tarik Pajak Selat Malaka: Saya Tahu Betul Peraturannya
-
OJK Klaim Perbankan Kebal Guncangan: Kokoh di Atas Kertas, Waspada di Lapangan
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Emas Antam Turun Harga, Hari Ini Dibanderol Rp 2.809.000/Gram
-
Analisis Teknikal IHSG Hari Ini, Cek Rekomendasi Saham Pilihan Para Analis
-
Pamer ke IMF & World Bank, Purbaya Klaim RI Siap Ekspor Pupuk di Tengah Krisis Global
-
QRIS Ditargekan Bisa Dipakai di China Mulai 30 April, BI-FAST Terhubung di 5 Negara
-
Harga Emas Antam, Galeri 24 dan UBS Stabil, Kesulitan Tembus Level Rp 3 Juta
-
Isu Uang Kas Negara 'Cuma' Sisa Rp120 T saat Beban Bunga Utang Mengancam
-
Wall Street Terguncang Setelah Konflik Timur Tengah Terus Memanas
-
Larangan Total Vape Dinilai Berisiko Ganggu Iklim Investasi
-
Target Harga Saham BCA Berubah Jadi Segini
-
Bukan Energi Listrik Saja, Ini Cara Pertamina Dorong Pemanfaatan Panas Bumi untuk Ekonomi Rakyat