Gurita Bisnis Ekstraktif di Lingkaran Kabinet Merah Putih, Siapa Saja Pemainnya?

Suara.com - Komposisi Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus memantik perhatian publik. Bukan hanya soal kapasitas politik, namun kedekatan sejumlah pejabat terasnya dengan imperium bisnis ekstraktif kini menjadi perbincangan hangat.

Hal ini terungkap dalam laporan terbaru bertajuk “Laporan Ketimpangan 2026: Republik Oligarki” yang dirilis oleh Center of Economic and Law Studies (Celios) dengan mengutip data dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). Suara.com telah meminta izin kepada Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira untuk menukil laporan itu.

Nama pertama tak lain adalah Presiden Prabowo Subianto. Melalui PT Nusantara Energy, Prabowo tercatat menguasai jaring bisnis batubara yang masif. Sebut saja PT Nusantara Kaltim Coal hingga PT Erabara Persada Nusantara yang mengelola puluhan ribu hektar konsesi. Tak berhenti di tambang, jejaknya juga mengakar di sektor kehutanan melalui PT Kertas Nusantara dan PT Tanjung Redeb Hutani yang menguasai lahan hingga ratusan ribu hektar.

Bergeser ke sektor agribisnis, muncul nama Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana. Sosok yang lama berkecimpung di PT Teladan Prima Agro Tbk (TLDN) ini terafiliasi dengan bisnis kelapa sawit. Meski tak memiliki saham langsung, Widiyanti menggenggam 8,14 persen saham TLDN via PT Teladan Resources.

Nama "pemain lama" Luhut Binsar Pandjaitan juga tetap kokoh dalam daftar ini. Sang Ketua Dewan Ekonomi Nasional ini identik dengan PT Toba Sejahtra. Melalui grup ini, sejumlah anak usaha seperti PT Adimitra Baratama Nusantara dan PT Indomining terus beroperasi di lahan konsesi batubara yang tersebar di Kalimantan.

Tak ketinggalan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia turut memperpanjang daftar ini. Sebelum menduduki kursi birokrasi, Bahlil diketahui merupakan pemegang saham mayoritas PT Bersama Papua Unggul yang menguasai PT Meta Mineral Pradana, pemain nikel di tanah Sulawesi.

Kondisi ini memicu kekhawatiran terkait potensi konflik kepentingan. Publik kini menanti, apakah kebijakan ekonomi Kabinet Merah Putih akan berpihak pada keberlanjutan lingkungan atau justru semakin memperkokoh dominasi oligarki ekstraktif di tanah air.