Geger! Selat Malaka Terancam Sepi? Thailand Nekat Bangun Proyek Rp480 Triliun!

Suara.com - Ketegangan di Selat Hormuz rupanya menjadi alarm keras bagi keamanan logistik dunia. Merespons kerentanan titik-titik jalur pelayaran global, Pemerintah Thailand secara resmi menghidupkan kembali proyek ambisius "Land Bridge" (Jembatan Darat) senilai 1 triliun Baht (sekitar Rp480 triliun).

Mengutip Reuters, Selasa (28/4/2026) proyek ini diproyeksikan menjadi rute alternatif utama bagi Selat Malaka, jalur tersibuk dunia yang saat ini mulai mengalami kejenuhan dan isu monetisasi.

Selama beberapa dekade, ide membelah semenanjung Thailand selatan terus muncul dan tenggelam. Namun, kali ini Pemerintah Thailand bergerak cepat. Proyek Land Bridge ini akan menghubungkan dua pelabuhan laut dalam: Ranong di sisi Laut Andaman dan Chumphon di sisi Teluk Thailand.

Keduanya akan terhubung melalui infrastruktur jalan dan kereta api sepanjang 90 km, lengkap dengan jaringan pipa energi. Jika terwujud, kapal-kapal dari Asia Timur menuju Timur Tengah dan Eropa tidak perlu lagi memutar melewati Selat Malaka yang panjangnya mencapai 900 km.

Dalam langkah diplomatik terbaru, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul secara khusus menemui Menteri Pertahanan Singapura, Chan Chun Sing, pada hari Senin. Pertemuan ini bertujuan untuk menawarkan peluang investasi besar kepada Singapura.

Meskipun Singapura secara geografis diuntungkan oleh Selat Malaka, Thailand mencoba meyakinkan bahwa Land Bridge adalah peluang ekonomi kawasan yang komplementer, bukan sekadar pesaing. Juru bicara pemerintah, Rachada Dhanadirek, menyebutkan bahwa pihak Singapura menyatakan ketertarikannya terhadap rencana tersebut.

Berbeda dengan ide "Terusan Kra" yang kontroversial karena dampak lingkungan dan keamanan yang masif, Land Bridge dinilai lebih layak secara teknis dan finansial. Meski sempat tertunda karena turbulensi politik, pemerintah menargetkan draf proyek ini masuk ke meja kabinet pada Juni atau Juli mendatang.

Jika berjalan mulus, pencarian investor akan dimulai pada kuartal ketiga tahun ini. Langkah ini juga menjadi jawaban atas wacana pengenaan tarif tol di Selat Malaka yang sempat dilontarkan pejabat Indonesia, yang menegaskan urgensi adanya rute logistik alternatif di Asia Tenggara.

Baca Juga: Dear Gen Z, Ini Tips dari Menkeu Purbaya untuk Investasi ke Pasar Saham