Blokade AS di Selat Hormuz, Jutaan Nyawa di Afrika dan Asia Terancam Kelaparan

Suara.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan potensi krisis pangan global akibat ketegangan berkepanjangan di Selat Hormuz. Kawasan Afrika dan Asia Selatan disebut sebagai wilayah yang paling rentan terdampak.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak Amerika Serikat dan Iran segera meredakan konflik demi menjaga stabilitas ekonomi dan perdagangan dunia.

Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, menyampaikan pesan tersebut dalam sidang Dewan Keamanan PBB, Senin.

"Sekjen Guterres mendesak semua pihak untuk membuka Selat Hormuz, mengizinkan kapal melintas tanpa pungutan dan tanpa diskriminasi. Biarkan perdagangan pulih dan ekonomi global bernapas," kata Dujarric kepada wartawan dikutip dari Sputnik, Selasa (28/4/2026).

PBB menilai jalur pelayaran komersial tidak boleh dijadikan alat tekanan politik.

Ancaman Krisis Pangan Global

Guterres memperingatkan, gangguan berkepanjangan di Selat Hormuz dapat memicu krisis rantai pasok yang lebih parah dibanding pandemi COVID-19 maupun perang di Ukraina.

Lonjakan harga energi dan bahan pokok berpotensi menghantam negara-negara berkembang, terutama di Afrika dan Asia Selatan.

"Gangguan berkepanjangan berisiko memicu darurat pangan global yang menyebabkan jutaan orang, khususnya di Afrika dan Asia Selatan, terancam kelaparan dan kemiskinan," ujar Dujarric.

Baca Juga: Pasokan Terancam di Selat Hormuz, Tren Kenaikan Harga Minyak Belum Reda

Selat Hormuz merupakan jalur vital yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas alam cair dunia. Gangguan di kawasan ini langsung berdampak pada harga energi, biaya logistik, dan inflasi global.

Blokade AS Picu Ketegangan

Ketegangan meningkat setelah Angkatan Laut Amerika Serikat memblokade lalu lintas pelayaran menuju pelabuhan Iran sejak 13 April.

Washington menyatakan kapal non-Iran tetap dapat melintas selama tidak membayar pungutan kepada Teheran.

Namun, langkah tersebut dinilai memperburuk situasi keamanan maritim. Terlebih, Iran hingga kini belum secara resmi memberlakukan pungutan bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz.

PBB menegaskan Selat Hormuz harus tetap menjadi perairan internasional yang netral dan terbuka bagi seluruh kapal dagang.