YLKI Pertanyakan Infrastruktur dan Sistem Keselamatan PT KAI dalam Kecelakaan KRL di Bekasi

Suara.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mempertanyakan keandalan infrastruktur, sistem peringatan dini alias early warning, dan mekanisme pengamanan PT KAI sebagai operator perkeretaapian usai kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) malam.

Pengurus Harian YLKI Rio Priambodo menilai insiden besar tersebut menjadi sinyal serius bahwa sistem keselamatan yang seharusnya mampu memitigasi risiko kecelakaan masih perlu dievaluasi secara menyeluruh.

“YLKI mempertanyakan keandalan infrastruktur serta sistem keselamatan yang dimiliki operator,” kata Rio dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/4/2026).

Menurut Rio, di tengah perkembangan teknologi transportasi modern, kegagalan sistem peringatan dini atau early warning semestinya tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa.

Bagi YLKI, jika sistem pengamanan berjalan optimal, potensi kecelakaan besar seharusnya dapat diminimalkan melalui deteksi risiko lebih awal, respons operasional cepat, dan mitigasi berlapis.

“Insiden ini menunjukkan adanya potensi kelemahan pada sistem early warning dan sistem pengamanan yang seharusnya mampu memitigasi kecelakaan,” ujarnya.

Rio menegaskan, evaluasi tidak boleh hanya berfokus pada dugaan human error, tetapi juga harus menelusuri apakah ada persoalan pada infrastruktur, teknologi pengamanan, hingga koordinasi sistem operasional.

Menurut dia, aspek teknologi keselamatan menjadi krusial karena masyarakat sebagai konsumen jasa transportasi publik berhak memperoleh jaminan keamanan maksimal.

“Di era teknologi, kegagalan sistem keselamatan adalah indikasi serius yang tidak boleh diabaikan,” tutur Rio.

Baca Juga: Buntut Kecelakaan Maut Kereta di Bekasi, MTI Desak KNKT Bongkar Keandalan Taksi Listrik VinFast

Lebih lanjut, Rio juga mendorong investigasi menyeluruh dan transparan agar publik mengetahui secara jelas apakah kecelakaan dipicu oleh faktor force majeure, kesalahan manusia, atau kelalaian sistem.

Baginya, keterbukaan hasil investigasi penting untuk memastikan reformasi keselamatan tidak berhenti pada respons pascakejadian, tetapi benar-benar menghasilkan pembenahan struktural.

“YLKI mendesak Komite Nasional Keselamatan Transportasi untuk segera melakukan investigasi secara menyeluruh dan transparan,” pungkasnya.