Jika Impor Baja China Dibiarkan, Penutupan PT Krakatau Osaka Steel Akan Disusul Perusahaan Lain

Suara.com - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara memperingatkan jika pemerintah masih terus membiarkan impor baja murah dari China, maka akan lebih banyak lagi produsen baja Indonesia yang tutup disusul dengan badai PHK yang lebih hebat.

Peringatan itu disampaikan Bhima setelah PT Krakatau Osaka Steel (KOS) memutuskan untuk menutup operasinya di Indonesia pada Juni mendatang sekaligus melakukan PHK kepada 200 pekerja.

Penutupan KOS, kata Bhima, harus dibaca sebagai alarm besar bahwa industri baja nasional sedang menghadapi ancaman deindustrialisasi jika pemerintah tidak segera memperkuat perlindungan perdagangan.

“Kalau tidak ya tinggal tunggu giliran perusahaan baja apa lagi yang akan tutup,” kata Bhima kepada Suara.com, Kamis (7/5/2026).

Ia menjelaskan penutupan PT KOS menjadi bukti nyata tekanan berat yang kini dihadapi industri baja nasional akibat banjir impor baja murah, terutama dari China yang menghasilkan persaingan tidak seimbang bagi produsen baja domestik.

Menurut Bhima, KOS kini menjadi korban terbaru setelah sebelumnya pabrik Metal Steel Group milik Ispat Indo di Surabaya juga tutup pada Oktober 2025.

“Sebetulnya ini sangat disayangkan ya di tengah kondisi ekonomi global dan domestik yang sedang mengalami penurunan trend akibat perang terutama di sektor baja. Krakatau Osaka Steel (KOS) ini sebetulnya korban kedua, sebelumnya di Oktober 2025 pabrik Metal Steel Group milik Ispat Indo yang beroperasi di Surabaya juga tutup,” kata Bhima.

Ia menilai rangkaian penutupan tersebut menunjukkan industri baja nasional sedang menghadapi tekanan struktural serius akibat derasnya impor baja murah asal China.

“Jadi sebenarnya ini krisis struktural industri baja domestik akibat banjir impor baja murah asal China,” ujarnya.

Baca Juga: Mengapa Purbaya Lembek soal Pajak ke Orang Super Kaya di RI?

Bhima menjelaskan, produsen baja nasional kini harus bersaing dengan produk China yang masuk dengan harga jauh lebih murah, sementara kapasitas produksi China sangat besar dan sulit ditandingi.

“Produksi baja China dalam setahun itu sekitar 1 miliar ton. Bayangkan 2 persen saja di ekspor ke Indonesia, jumlahnya sudah melampaui kapasitas produksi Indonesia,” katanya.

Dengan skala sebesar itu, menurut Bhima, sedikit saja limpahan ekspor China ke Indonesia sudah cukup menekan pasar domestik dan mempersempit ruang bagi produsen lokal seperti KOS.

“Nah, ini kan persaingan yang tidak fair mengingat harga baja China yang lebih murah,” ujarnya.

Tekanan tersebut dinilai berdampak langsung pada utilisasi industri baja nasional yang saat ini hanya sekitar 52 persen, jauh di bawah tingkat ideal sekitar 80 persen untuk menjaga efisiensi dan keberlanjutan bisnis.

Ia menyoroti temuan Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI) terkait dugaan dumping baja China dengan selisih harga 5,9 persen hingga 55,6 persen lebih murah sebagai dasar kuat bagi pemerintah untuk bertindak lebih cepat.

“Temuan KADI soal bukti dumping baja China dengan kisaran harga 5,9 - 55,6% lebih murah, seharusnya sudah sangat cukup menjadi trigger untuk segera melakukan reformasi regulasi agar bea masuk anti-dumping dapat cepat dikenakan,” kata Bhima.

Menurut dia, tanpa percepatan kebijakan anti-dumping dari hulu ke hilir, penutupan seperti yang dialami Krakatau Osaka Steel bisa berulang di perusahaan lain.