Keponakan Prabowo Sebut Ekonomi Global Masuk Zona Bahaya

Suara.com - Dunia kini resmi memasuki era arsitektur keuangan baru yang ditandai dengan semakin tipisnya sekat antarlembaga dan sektor kebijakan global. Fenomena ini menuntut otoritas keuangan untuk bertindak lebih terintegrasi demi menjaga stabilitas ekonomi dari guncangan yang kian kompleks.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Thomas A.M. Djiwandono mengungkapkan bahwa keterkaitan yang kuat antarsektor menyebabkan batas antara kebijakan moneter, fiskal, dan makroprudensial kian memudar. Hal ini diperparah oleh percepatan digitalisasi yang membuat transmisi risiko lintas negara terjadi dalam sekejap.

"Percepatan digitalisasi dan konektivitas lintas negara saat ini mempercepat transmisi risiko yang dapat memicu guncangan terhadap stabilitas ekonomi," ujar Thomas dalam siaran pers di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Di tengah pergeseran lanskap ini, BI menegaskan bahwa otonomi kelembagaan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Thomas yang juga merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto ini menekankan bahwa independensi tidak hanya krusial bagi bank sentral, tetapi juga bagi seluruh regulator dan otoritas pengawas sektor keuangan. Hal ini diperlukan untuk menjamin tata kelola kebijakan yang mandiri dan efektif dalam menghadapi risiko multidimensi.

Isu krusial ini menjadi bahasan utama dalam International Conference and Call for Papers Journal of Central Banking Law and Institutions (ICFP-JCLI) ke-4. Konferensi tahun ini mengusung tema “Central Banking in Transition: Navigating Interconnected Risks and Institutional Governance and Autonomy in the New Financial Architecture.”

Ketertarikan dunia terhadap isu tata kelola ini terbukti sangat tinggi. Forum tersebut berhasil menjaring 291 karya ilmiah dari penulis di 34 negara. Para akademisi dan praktisi dunia berkumpul untuk merumuskan solusi atas kompleksitas tantangan kebijakan masa depan.

Sebagai poin penutup, para ahli menyepakati bahwa meski transformasi digital membuka ruang inovasi yang luas, penguatan kerangka pengawasan yang adaptif tetap menjadi prioritas. Manajemen krisis yang matang dan kelincahan otoritas dalam memitigasi risiko akan menjadi penentu resiliensi ekonomi digital di tengah perubahan arsitektur keuangan global.