Anggaran Dipangkas, Dapur Tak Ngebul: Jeritan Seniman Jogja hingga Sarjana Menganggur

Suara.com - Kebijakan efisiensi anggaran besar-besaran yang digulirkan pemerintah mulai tahun anggaran 2026, yang semula bertujuan menyehatkan fiskal negara, ternyata menorehkan luka mendalam di akar rumput.

Di balik narasi besar penghematan triliunan rupiah, tersimpan realitas pahit di mana 'efisiensi' bagi negara diterjemahkan menjadi "kehilangan mata pencaharian" bagi rakyat kecil.

Dampak domino dari pengetatan ikat pinggang ini menghantam keras berbagai sektor, mulai dari panggung seni yang kini meredup di Yogyakarta hingga perjuangan hidup-mati pekerja sektor informal di seluruh daerah di Indinesia yang kian terjepit beban ekonomi.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), denyut nadi kebudayaan yang menjadi identitas sekaligus penopang ekonomi daerah ini mulai melemah signifikan.

Penurunan dana transfer ke daerah yang mencapai sekitar Rp167 miliar dan pemangkasan drastis Dana Keistimewaan (Danais) menjadi tinggal Rp1 Triliun memaksa Pemerintah Daerah DIY melakukan penyesuaian radikal.

Akibatnya fatal; frekuensi pentas seni berkurang drastis, dan balai-balai budaya di pelosok kabupaten yang dulunya riuh dengan aktivitas warga kini sepi bagai kuburan.

Eliandra, seorang kurator dan seniman teater senior, tak bisa menyembunyikan kegelisahannya saat ditemui di sela-sela Yogyakarta Urban Teater Festival, Rabu (6/5/2026).

Baginya, angka-angka pemangkasan itu bukan sekadar statistik, melainkan ancaman nyata bagi keberlangsungan hidup ekosistem seni.

"Unit dampak dari efisiensi memang beberapa teman merasakan. Khususnya di kabupaten, efisiensi agak mengurangi kegiatan-kegiatan kesenian dan produktivitas berkesenian," ungkapnya dengan nada prihatin.

Baca Juga: 'Nasionalisasi Aplikator Ojol', Dasco: Potongan Kawan-kawan Driver Diturunkan

Lebih jauh, Eliandra menekankan bahwa hilangnya panggung seni memiliki efek domino ekonomi yang mengerikan. Festival budaya selama ini bukan sekadar ajang tontonan, melainkan motor penggerak bagi ribuan pelaku UMKM kreatif.

Ketika anggaran dipangkas, para seniman yang menggantungkan hidup sepenuhnya dari pertunjukan kini menghadapi jurang kemiskinan. "Memang ada seniman yang menggantungkan ekonominya dari kesenian, tapi kalau tidak ada acara gimana mereka dapat uang," tambahnya, menggambarkan keputusasaan yang mulai menjalar di kalangan pekerja seni.

Perjuangan Ojol dan Korban PHK di Garis Batas Kemiskinan 

Jauh dari sorot lampu panggung, di sudut Kota Solo, tekanan ekonomi akibat kondisi makro yang tak menentu menghantam lebih brutal lagi bagi pekerja sektor informal.

Ramadan Bambang Wijanarko (52), seorang pengemudi ojek online (ojol) penyandang disabilitas, harus bertarung melawan kelelahan fisik dan mental yang luar biasa hanya untuk sekadar memastikan dapurnya tetap ngebul.

Bambang mengenang dengan getir masa kejayaan ojol sekitar tahun 2016, di mana ia bisa dengan mudah mengantongi bersih Rp200 ribu hingga Rp300 ribu per hari. Kini, realitasnya berbanding terbalik 180 derajat. Kompetisi yang semakin ketat dan kebijakan aplikator yang dinilai merugikan mitra membuat pendapatannya terjun bebas.

"Nah, sekarang untuk mendapatkan Rp50 ribu saja sangat sulit," terangnya dengan suara parau, Sabtu (9/5/2026).

Demi menghidupi istri, tiga anak yang masih sekolah, dan ibunya yang lansia, Bambang yang menggunakan kaki palsu terpaksa bekerja melampaui batas kemampuan fisiknya.

Ia memulai hari dengan menarik ojol dari subuh hingga sore hari. Setelah istirahat sejenak, ia lanjut bekerja menjaga kedai kopi dari pukul 19.30 hingga dini hari, sembari tetap mengaktifkan aplikasi ojolnya, berharap ada satu-dua orderan tambahan.

Tragisnya, pendapatan hariannya dari ojol seringkali habis hanya untuk membayar sewa motor Rp25.000 dan membeli bensin.

"Untuk kebutuhan sehari-hari dari penghasilan di kedai kopi," ucapnya lirih, menggambarkan betapa tipisnya batas antara bertahan hidup dan tenggelam dalam kemiskinan.

Nasib serupa, meski dalam bentuk berbeda, dialami Agus Wicaksono, mantan karyawan PT Sritex yang menjadi korban gelombang PHK massal.

Setelah 15 tahun mengabdi, kini ia menghadapi masa depan yang gelap. Pesangon yang dinanti tak kunjung jelas, sementara usianya yang tak lagi muda membuatnya mustahil bersaing di pasar kerja formal yang kian sempit.

"Ini jelas menambah pengangguran baru. 60 persen dari karyawan yang di PHK itu yang sudah tidak produktif, kasihan mereka padahal itu sebagai mata pencaharian utama," ucapnya.

Untuk menyambung nyawa, Agus kini mencoba peruntungan dengan beternak ayam petelur skala kecil-kecilan, sebuah usaha bertahan hidup di tengah badai ketidakpastian.

Paradoks Data: Ekonomi Tumbuh, Sarjana Menganggur

Jeritan pilu dari Yogyakarta dan Solo ini seolah menjadi anomali di tengah beberapa data makro ekonomi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) untuk periode Februari 2026.

Meskipun beberapa provinsi mencatatkan penurunan tipis secara statistik pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)—seperti Jawa Tengah (turun menjadi 4,24%), Lampung (menjadi 3,95%), dan Riau (menjadi 4,09%)—namun angka-angka tersebut menyembunyikan masalah struktural yang kronis.

Di Jawa Timur, terjadi paradoks yang sangat mengkhawatirkan. Provinsi ini mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang impresif menembus 5,96% (y-on-y) pada Triwulan I-2026, namun di saat yang sama justru mencetak rekor tertinggi tingkat pengangguran di kalangan lulusan universitas yang mencapai 6,04%.

Hal ini mengindikasikan adanya mismatch  (ketidakselarasan) yang parah antara kompetensi lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja yang didominasi industri padat karya dan pertanian.

Sementara di sisi lain, Provinsi Aceh mencatatkan kenaikan TPT menjadi 5,88% akibat bencana alam yang melumpuhkan sektor pertanian, menunjukkan betapa rentannya basis ekonomi masyarakat terhadap guncangan eksternal di tengah minimnya jaring pengaman sosial akibat efisiensi anggaran.

Kontributor: All Regional