- Naikkan penerimaan pajak, pangkas belanja belanja, atau tambah utang negara.
- Pajak sulit naik demi jaga daya beli, utang baru mahal akibat bunga global tinggi.
- Pemerintah disarankan pangkas belanja secara selektif demi jaga sentimen pasar.
Suara.com - Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan (Menkeu), Chatib Basri, menilai tugas seorang bendahara negara dalam menghadapi tekanan fiskal di tengah ketidakpastian global sebenarnya sangat sederhana alias gampang.
Menurut Chatib, kerumitan formula ekonomi makro pada akhirnya bermuara pada tiga pilihan kebijakan yang absolut. Jika satu opsi tidak bisa diambil, maka opsi berikutnya harus dieksekusi.
"Sebetulnya tugas dari Menteri Keuangan itu sangat gampang. Dia hanya punya opsi tiga hal: naikkan, potong, pinjam. Itu, hanya tiga itu," ujar Chatib dalam acara Grab Business Forum 2026 di Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Chatib menguraikan, tiga opsi utama pemerintah adalah menaikkan penerimaan negara (pajak), memangkas pengeluaran (belanja), atau menutup celah pembiayaan lewat utang (pinjaman).
"Kalau Anda tidak bisa naikkan, maka Anda harus potong. Kalau Anda tidak bisa potong, Anda harus pinjam (utang). As simple as that," tandasnya.
Meski opsinya terdengar sederhana, Chatib mengingatkan bahwa situasi ekonomi global dan domestik saat ini membuat ruang gerak fiskal pemerintah kian sempit. Melemahnya nilai tukar rupiah, perlambatan ekonomi global, hingga tensi geopolitik di Timur Tengah menjadi tembok penghalang.
Dari sudut pandangnya, menaikkan tarif pajak saat ini bukan langkah bijak. Alih-alih menggenjot penerimaan, kebijakan tersebut justru berisiko memukul daya beli masyarakat dan melumpuhkan aktivitas dunia usaha yang sedang berjuang.
"Masa di dalam situasi ini tax revenue, tax-nya mesti dinaikkan? Nggak mungkin juga," kata Menkeu periode 2013–2014 ini.
Di sisi lain, opsi menarik utang baru pun menghadapi lampu kuning. Tren suku bunga global yang masih tinggi membuat biaya penandatanganan kontrak utang (cost of fund) menjadi terlampau mahal untuk dipikul APBN.
Baca Juga: Lesu di Lapangan Banteng, Mengapa Purbaya Layak Diganti?
"Siapa yang mau pinjam uang sekarang, cost-nya akan jadi sangat mahal," imbuh Chatib.
Melihat buntunya dua jalan tersebut, Chatib menyarankan pemerintah untuk mengambil opsi ketiga, yakni melakukan rasionalisasi anggaran secara ketat namun strategis.
Langkah memotong belanja secara selektif (cut the spending selectively) dipandang sebagai obat paling mujarab untuk menjaga kredibilitas dan keberlanjutan (sustainability) fiskal di mata investor.
Apalagi, Chatib mencatat bahwa kekhawatiran pelaku pasar saat ini bukan tertuju pada fundamental ekonomi nasional secara umum, melainkan pada tata kelola risiko fiskal pemerintah. Hal ini tercermin dari kenaikan premi risiko Indonesia (Credit Default Swap/CDS) yang sudah merangkak naik sejak awal tahun.
Bahkan, Chatib menyebut sekitar 23 persen pelemahan kurs rupiah yang terjadi belakangan ini dikontribusi oleh kecemasan pasar terhadap risiko fiskal tersebut.
"Artinya saya bisa bilang bahwa soal kita itu adalah soal confidence risk. Jadi kalau isu ini di-address (ditangani), sebetulnya ada harapan ini bisa diperbaiki," pungkah Chatib.
Berita Terkait
Terpopuler
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- Berapa Harga Sepatu Lari Ortuseight Ori? Ini 5 Pilihan Bagus untuk Daily Run
Pilihan
Terkini
-
IHSG Gaspol Menghijau 4,82% Hingga Sesi I, Saham BBRI Wajib Dipantau
-
BI Rate Naik Lagi 25 bps, Jadi 5,50 Persen
-
Gegara Rupiah Keok, Bank Indonesia Mendadak Naikkan BI-Rate Jadi 5,50%
-
DPR Dorong Buyback, Saham Bank Himbara Kompak Melesat, IHSG Ikut Terbang
-
CFX Luncurkan Indeks CFX10, Acuan Baru Pantau Pergerakan Pasar Kripto Indonesia
-
DPR-Danantara Mau 'Serok' Saham BUMN, Emiten Bank Himbara Siap-siap Rebound?
-
Telkom Gelar RUPST Tahun Buku 2025 dan Bagikan Dividen Rp21,9 Triliun
-
Bahlil Ngebut Terapkan B50, Uji Coba Belum Tuntas
-
DPR Kumpulkan Bos Himbara, Bahas Rencana Buyback Saham BUMN saat Harga Murah
-
Lesu di Lapangan Banteng, Mengapa Purbaya Layak Diganti?