Bahlil Pertimbangkan Stop Izin Smelter Produk Setengah Jadi

Rabu, 04 November 2026 | 14:14 WIB
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. [Suara.com/Achmad Fauzi].
BACA 10 DETIK
  • Pemerintah mengkaji ulang izin pembangunan smelter setengah jadi untuk mendorong hilirisasi produk mineral akhir.
  • Menteri Bahlil Lahadalia menyampaikan hal tersebut pada Minerba Convex 2026 di Jakarta untuk menyerap bahan baku domestik.
  • Kebijakan ini bertujuan memaksimalkan nilai tambah ekonomi nasional seperti lonjakan ekspor nikel dari hilirisasi terintegrasi.

Suara.com - Pemerintah mengkaji ulang kebijakan izin pembangunan smelter yang hanya menghasilkan produk setengah jadi. Evaluasi tersebut dilakukan guna mendorong hilirisasi komoditas mineral hingga mencapai produk akhir. 

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa mayoritas hasil industri hilirisasi nasional saat ini masih berada di tingkat pengolahan menengah.

"Tetapi jujur saya katakan kepada teman-teman pengusaha, industri hilirisasi kita sekarang masih mayoritas produknya itu baru di tengah, baru di 60-50 persen. Dan ini membludak sekarang," ujar Bahlil saat membuka Mineral dan Batubara Convention - Expo (Minerba Convex) 2026 di Jakarta yang dikutip pada Rabu (4/11/2026). 

Ilustrasi Smelter. [ist].

Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menjelaskan kajian tersebut bertujuan untuk menentukan apakah pembangunan smelter berproduk setengah jadi masih perlu diizinkan atau harus dibatasi.

Langkah ini diambil agar bahan baku pengolahan tidak didominasi oleh komoditas ekspor tingkat menengah, melainkan diserap oleh industri manufaktur dalam negeri.

"Yang perlu kita dorong adalah produk akhirnya, supaya bahan baku setengah jadi tidak semuanya diekspor ke luar. Jadi Indonesia ini benar-benar mendapatkan manfaatnya secara utuh. Ini yang sekarang kita lagi mau kaji," tuturnya.

Sebagai pembanding, Bahlil menyoroti ekosistem hilirisasi nikel. Nilai ekspor nikel Indonesia yang pada periode 2017–2019 hanya berkisar 3,3 miliar dolar AS melonjak menjadi sekitar 34 miliar dolar AS setelah penghentian ekspor bijih nikel dan integrasi industri pengolahan dari tambang, prekursor, katoda, hingga sel baterai.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyampaikan bahwa fokus pengolahan mineral ke depan akan diarahkan pada pendalaman rantai industri guna menghasilkan komponen dengan nilai tambah lebih tinggi, termasuk pasokan untuk industri baterai kendaraan listrik.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com