“Programnya berlangsung sampai dengan pertengahan tahun depan, tapi proporsi pengurangannya akan semakin kecil kalau dilakukannya nanti pada tahun depan. Misalnya untuk Januari-Maret dia hanya 50 persen. Kemudian untuk April-Juni saat terakhir itu hanya 25 persen,” jelas Inge.
Bergeser ke isu yang ramai diperbincangkan yakni pajak marketplace, Inge menjelaskan bahwa sejatinya bahwa pemungutan pajak oleh marketplace bukanlah hal baru. Singkatnya, pedagang online maupun yang berjualan secara langsung tetap punya kewajiban yang sama dalam perpajakan.
Dengan adanya aturan baru, ia menjelaskan hal itu justru mempermudah para pedagang online sehingga mereka tak perlu lagi menyetorkan pajaknya sendiri. Adapun skema yang diubah adalah mekanisme pemungutannya.
“Jadi sebetulnya pajaknya nggak ada yang berubah. Tetap itu saja. Hanya mekanisme pemungutannya yang kita dipermudah supaya para seller tadi tidak perlu lagi menyetorkan sendiri tetapi dia dipungut oleh marketplace. Nanti marketplace yang menyerahkannya ke kantor pajak,” jelas Inge.
Lantas, bagaimana kewajiban pajak para WP orang pribadi yang berjualan online dengan omzet yang belum mencapai Rp 500 juta per tahun? Apakah mereka tetap dikenakan pajak? SImak pembahasan lengkap Inge mengenai optimisme mencapai target pajak sampai detail soal pajak marketplace dalam wawancara eksklusif Podcast Lab kumparan yang dipandu oleh host Ikhwanul Habibi. ***