- Bawas MA menerbitkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2026 pada Rabu, 11 November 2026, yang melarang aparatur terlibat dalam bimbel CPNS dan Cakim.
- Kebijakan pencegahan konflik kepentingan ini dikeluarkan untuk merespons maraknya penggunaan atribut institusi MA dalam promosi layanan bimbingan belajar oleh oknum ASN.
- Pegawai yang terbukti melanggar aturan larangan bimbel dan percaloan akan langsung dijatuhi sanksi hukuman disiplin sesuai perundang-undangan berlaku.
Suara.com - Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia secara resmi mengeluarkan larangan keras bagi seluruh jajaran aparaturnya untuk terlibat dalam penyelenggaraan bimbingan belajar (bimbel) persiapan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Calon Hakim (Cakim). Instruksi tegas ini diinstruksikan langsung melalui Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2026 yang diterbitkan pada Rabu (11/11/2026).
Kebijakan ini diambil sebagai respons atas fenomena menjamurnya layanan kursus atau bimbingan belajar yang belakangan kerap mendompleng nama institusi, jabatan, hingga atribut resmi MA dalam materi promosinya.
Seperti yang diketahui, ada beberapa influencer yang diduga merupakan ASN membuka bimbingan hingga paket latihan soal CPNS, seperti Viracun, TemanASN, doseNdeso, dan lain sebagainya.
Kepala Bawas MA menegaskan bahwa langkah preventif ini sangat krusial guna menjaga marwah lembaga peradilan sekaligus menghindari benturan kepentingan yang kerap menjadi cikal bakal praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Dalam menerbitkan larangan ini, Bawas MA berpedoman pada sejumlah regulasi ketat, mulai dari nilai dasar UU Aparatur Sipil Negara (ASN), UU Administrasi Pemerintahan terkait konflik kepentingan, Peraturan Pemerintah (PP) tentang Disiplin PNS, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, hingga Keputusan Sekretaris MA mengenai pedoman perilaku pegawai.
Demi menjamin proses rekrutmen yang kompetitif, adil, transparan, serta menjaga akuntabilitas aparatur negara, Surat Edaran tersebut merinci empat poin larangan mutlak bagi seluruh pegawai di lingkungan Mahkamah Agung:
- Keterlibatan Manajerial dan Edukasi: Seluruh aparatur dilarang menjadi pendiri, pemilik, pengelola, penasihat, konsultan, hingga tenaga pengajar di lembaga bimbingan belajar maupun kursus persiapan seleksi CPNS dan Cakim.
- Komersialisasi Atribut Institusi: Pegawai diharamkan memanfaatkan atau mencantumkan nama Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya, termasuk penggunaan jabatan, seragam, logo, sertifikat, dan atribut kedinasan lain pada brosur pemasaran bimbel.
- Pembocoran Dokumen Rahasia: Dilarang keras membocorkan data internal, kisi-kisi soal, maupun modul materi seleksi CPNS dan Cakim yang berstatus rahasia dan tidak diperuntukkan bagi akses publik.
- Praktik Percaloan dan Iming-iming: Aparatur MA dilarang bertindak sebagai perantara (calo) yang memberikan janji atau jaminan kelulusan kepada peserta seleksi, yang dapat memunculkan persepsi adanya penyalahgunaan wewenang demi keuntungan sepihak (undue advantage).
Kepala Bawas MA turut memberikan peringatan keras kepada seluruh pegawai agar secara sadar menjauhi segala bentuk aktivitas yang berpotensi memicu konflik kepentingan struktural. Pelanggar dari aturan ini dipastikan tidak akan mendapat ruang toleransi.
Setiap aparatur yang terbukti melanggar ketentuan dalam Surat Edaran tersebut akan langsung diproses dan dijatuhi hukuman disiplin sesuai perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan iklim seleksi ASN dan Hakim yang bersih dan berintegritas tinggi.