Suara.com - Eks anggota Komite Etik FIFA Dali Tahir menyebut Komnas HAM "genit" lantaran menyentil PSSI dalam rekomendasinya terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, yang menewaskan 135 orang dan melukai ratusan lainnya.
"Komnas HAM ini 'genit' sekali. Dia masuk ke semua lini, seolah yang salah di kejadian itu cuma PSSI," ujar Dali saat berbincang dengan pewarta di Jakarta, Jumat (4/11/2022).
Pria bernama lengkap Gelora Surya Dharma Tahir itu menilai, rekomendasi Komnas HAM agar aktivitas sepak bola yang dikelola PSSI dibekukan sampai adanya standardisasi seluruh perangkat dan pengawas pertandingan sudah menunjukkan bahwa Komnas HAM tidak mengerti soal sepak bola.
Apalagi, Komnas HAM juga menyinggung ranah Statuta PSSI, sesuatu yang disebut Dali merupakan urusan internal organisasi yang seharusnya tak bisa dicampuri oleh pihak luar.
"Saya terkejut sekaligus tertawa terpingkal-pingkal mendengar pernyataan dari Komnas HAM. Kok ada orang yang tak paham sepak bola, ngomong sepak bola. Mereka bahkan tidak mengetahui statuta itu apa dan bagaimana posisi PSSI," kata Dali, yang pernah menjadi salah satu penyusun Statuta PSSI.
Laki-laki berusia 75 tahun yang sempat menjabat Ketua Komite Hubungan Luar Negeri PSSI itu pun meminta pihak-pihak di luar PSSI untuk tidak memperkeruh suasana.
Hal itu karena Komnas HAM memberikan rekomendasinya ke pemerintah melalui Menkopolhukam Mahfud MD untuk dilaporkan ke Presiden Joko Widodo.
Andai PSSI membekukan aktivitasnya atas permintaan pemerintah, itu bisa berujung pada turunnya sanksi dari FIFA. Jika itu terjadi, Dali menilai hal tersebut dapat mencoreng nama Presiden Joko Widodo.
Sebab, pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo, PSSI pernah dijatuhkan hukuman oleh FIFA pada tahun 2015-2016 karena adanya intervensi dari pemerintah. Indonesia pun kehilangan hak keanggotaannya di FIFA, yang membuat klub dan tim nasional Indonesia dilarang tampil di semua laga maupun turnamen FIFA dan AFC.
"Jangan sampai di zaman Presiden Joko Widodo, dua kali kita disanksi FIFA," tutur Dali seperti dimuat Antara.
Baca Juga: Format Lanjutan Liga 1 Tergantung Izin Pemerintah
Berita Terkait
-
PSSI Beri Lampu Hijau! Persija Resmi Boleh Hadapi Persib di SUGBK 12 September
-
Rizky Ridho Dicoret dari Timnas Indonesia, PSSI Geram: Itu Hoax, Belum Ada Daftar Resmi
-
Rombak Pengurus PT LIB, Yunus Nusi Gantikan Zainudin Amali
-
Ratu Tisha: Sepak Bola dan Pendidikan Dapat Berjalan Beriringan
-
Cari Bibit Unggul, Ratu Tisha Puji Festival Sepak Bola Rakyat di 5 Kota
Terpopuler
- Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Disebut Mengundurkan Diri
- Partai Kaesang Tutup Pintu Rapat untuk Ketum Projo: Tempat Budi Arie Bukan di PSI
- Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Gus Lilur Tantang 4 Tokoh NU Ngaji Kitab Kuning Saat Muktamar
- Desil Tak Akurat Bisa Bikin Warga Kehilangan Hak Bansos!
- AMPB Pulang Usai Audiensi DPR, Relawan Ojol Curiga Ada Kesepakatan Transaksional
Pilihan
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
-
Ada Isu Aksi Demo Lanjutan, BEI Minta Investor Tak Panik
-
Admin Medsos dan Pengkritik Jadi Target Penangkapan Jelang Demo Agustus
-
3 Pesawat Tempur F16 'Rally' di Langit Jakarta Jumat Pagi, Ini Klarifikasi TNI AU
Terkini
-
21 Ribu Warga Yogyakarta Terdampak Perubahan Desil, Wali Kota Siapkan Refocusing Anggaran
-
Doa Shin Tae-yong: Semoga Ada Solusi Terbaik buat Jakmania dan Manajemen Persija
-
Persib Bandung Wajib Waspada! Teja Paku Alam Ungkap Ancaman Serangan Balik Manila Digger
-
Bisikan Sang Ayah Bikin Agil Bangkit, Mahasiswa UT Ini Raih Podium Campus League
-
Penanganan Karhutla Jangan Cuma Hitung Luasan, Pakar UGM Soroti Habitat Satwa
-
Kader PDIP Jadi Tersangka Kasus Intimidasi Dokter Icha di NTT, Hasto Buka Suara
-
Tangis Pecah Gus Yahya, LPJ PBNU 2021-2026 Diterima Muktamar ke-35 NU
-
Penuhi Panggilan sebagai Saksi, BPKH Tegaskan Komitmen Dukung Penegakan Hukum
-
Simak Rekayasa Lalu Lintas dan Lokasi Parkir Merdeka Run 81 Tahun Indonesia Besok
-
Geger Skandal Sekpri vs Wabup Sumedang: Rumah Dinas Jadi Sorotan, Pemprov Turun Tangan