Wakil Presiden Dimakzulkan DPR! Perang Dinasti Politik Filipina Memanas Jelang Pemilu 2028

Suara.com - Ambisi Sara Duterte untuk mengikuti jejak ayahnya, Rodrigo Duterte, sebagai presiden Filipina terancam setelah ia untuk kedua kalinya dimakzulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Ia dituding terlibat dalam dugaan korupsi dan ancaman pembunuhan.

Putri mantan Presiden Rodrigo Duterte itu juga diduga menyalahgunakan dana publik dan memiliki kekayaan yang tidak jelas asal-usulnya.

Menyitat The Guardian, Selasa (12/5/2026), tuduhan paling serius berkaitan dengan pernyataannya yang dianggap sebagai ancaman terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr dan keluarganya.

Drama politik antara dua klan berpengaruh ini mencerminkan ketatnya persaingan elite di Manila menjelang Pemilu 2028. Manuver hukum kini menjadi alat utama dalam pertarungan kekuasaan.

Dari Mitra Koalisi ke Lawan Politik

Sara Duterte, yang menjabat sebagai wakil presiden, dimakzulkan oleh mayoritas anggota parlemen yang didominasi sekutu Presiden Ferdinand Marcos Jr.

Sebelumnya, keduanya berkoalisi dalam pemilu 2022, namun hubungan mereka kini memburuk dan berubah menjadi rivalitas terbuka.

Proses pemakzulan selanjutnya akan dibawa ke Senat untuk persidangan penentuan.

Jika terbukti bersalah, Sara dapat dilarang seumur hidup menduduki jabatan publik, yang akan menggagalkan rencananya maju pada 2028.

Baca Juga: Prabowo Bertemu Marcos Jr di KTT ASEAN, Stabilitas Asia Tenggara Jadi Prioritas

Sara membantah seluruh tuduhan tersebut. Tim kuasa hukumnya menyatakan bahwa beban pembuktian berada pada pihak penuduh sesuai konstitusi dan hukum yang berlaku.

Ancaman dan Dugaan Penyalahgunaan Dana

Tuduhan terberat yang disorot publik adalah pernyataan Sara yang dianggap sebagai ancaman terhadap Presiden Marcos Jr, istrinya Louise Araneta-Marcos, dan sepupunya, Martin Romualdez. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers daring.

Sara kemudian menyatakan ucapannya telah disalahartikan dan menegaskan tidak bermaksud mengancam siapa pun.

Selain itu, ia juga dituduh menyalahgunakan dana publik saat menjabat wakil presiden dan menteri pendidikan, termasuk dugaan praktik penyuapan dalam jumlah besar.

Pertarungan Penentu di Senat