Bakamla RI Jawab Keluhan Nelayan Indonesia Soal Penegakan Hukum KII

SuaraCianjur.id, - Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia hadiri Rapat Koordinasi antar Kementerian dan Lembaga, terkait Gakkum KII yang di gelar oleh Kepala Staf Kepresidenan Indonesia Jendral TNI (Purn) Dr. H. Moeldoko, S.I.P. di Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia. 

Rapat yang di gelar oleh KSP ini membahas penegakan hukum di laut khususnya terhadap Kapal Ikan Indonesia (KII) terkait keluhan nelayan Indonesia tentang pemeriksaan berulang terhadap KII oleh aparat penegak hukum. 

Kepala KSP mengatakan bahwa ada tumpang tindih penegakan hukum sehingga memerlukan koordinasi dan sinergitas antar K/L yang terkait untuk meminimalisir pemeriksaan berulang tersebut.

Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa sepanjang 2020 hingga 2022, Bakamla RI tidak pernah menangkap KII.

"Kalau pun ada pemeriksaan yang dilakukan lebih pada memberikan penekanan dan pembinaan terutama aspek kelengkapan administrasi dan keselamatan pelayaran. Seluruh tangkapan Bakamla RI adalah Kapal Ikan Asing (KIA) dari Vietnam dan Malaysia," ujar Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia. 

Aan menjelaskan, Presiden telah mengeluarkan PP No.13/2022 tentang penyelenggaraan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di perairan dan yurisdiksi Indonesia.

"Peraturan Presiden ini telah mengatur pedoman Gakkum melalui Jaknas Kamla, sinergi patroli melalui pengaturan patroli nasional dan pelaksanaan patroli bersama, integrasi sistem informasi dan monitoring melalui forum KKPH," kata dia.

"Dengan begitu, Pelaksanaan PP ini diharapkan dapat menjawab permasalahan pemeriksaan berulang yang dirasakan oleh pelaku ekonomi pada waktu yang lalu," imbuhnya.

Rapat Koordinasi ini juga dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., Kepala Korpolairud Irjen. Pol. Drs. Indra Miza, M.Si., Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin, dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) DR. Ir. Muhammad Zaini, M.M. (Humas bakamla)

Baca Juga: Ini Kata Mahfud MD Terkait Dugaan Kekerasan di Ponpes Gontor