SuaraCianjur.id- Pupuk adalah faktor yang sngat krusial bagi para petani, karena itulah sumber nutrisi bagi pertumbuhan tanaman agar bisa tumbuh secara optimal.
Namun kini pupuk subsidi yang dialokasikan opeh pihak pemerintah memiliki jumlah yang terbatas. Tercatat dalam jumlah alokasi pupuk subsidi di tahun 2022 hanya sekitar 37sampai 42 persen, dari total kebutuhan petani Indonesia.
Harga pupuk non subsidi yang tidak murah dan bahkan bisa menabah biaya produksi bagi para petani di Indonesia.
Pemandangan seperti ini menjadi sorotan bagi Guru Besar Fakultas Pertanian dari Universitas Padjajaran, Prof. Dr. Tualar Simarmata. Dirinya menanggapi soal situasi yang terjadi saat ini.
Menurutnya kemampuan pemerintah untuk menyedikakan pupuk bersubsidi sangat terbatas. Apalagi jika saat ini hanya berfokus pada dua jenis pupuk yang jumlahnya juga terbatas yakni Urea dan NPK
Sehingga dengan kondisi yang seperti itu, maka dirinya menyarankan sudah saatnya kalau para petani, harus melakukannya secara mandiri, demi memnuhi kebutuhan pupuk.
"Jadi solusinya di sini suka atau tidak suka harus dilakukan. Yakni membuat kemandirian pupuk di tingkat petani," terang Tualar kepada media, Selasa (11/10/2022).
Tualar melanjutkan, berkaitan dengan harga bahan baku pupuk yang turut ikut naik, merupakan imbas dari situasi konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Hal ini membuat situasi harga pupuk di tingkat global ikut naik.
"Dengan adanya perang Ukraina ini membuat harga pupuk melambung," jelasnya.
Tualar mengataka untuk langkah antisipasi hal ini, maka para petani disarankan menggunakan pupuk organic, sebagai solusi bukan lagi hanya sebagai alternatif.
"Pupuk yang harus kita gunakan berbasis organik, jadi harus kembali seperti dulu. Pupuk organik bukan menjadi alternatif tapi harus menjadi pupuk utama,” kata dia.
“Petani kita di tahun 60 sampai 70-an kan menggunakan pupuk organik dan belum mengenal pupuk anorganik (kimia)," tambahnya.
Apalagi sekarang untuk mengolah pupuk organik sudah berbasis teknologi. Sehingga hal itu seharusnya bisa menjadi kemudahan kepada para petani untuk memproduksi pupuk organik.
"Teknologi untuk membuat pupuk organik yang bagus kan sekarang sudah banyak, seperti mengolah jerami padi untuk dijadikan juga sebagai pupuk organik. Jadi hasil menanam padi bukan hanya beras tapi juga pupuk organik. Jangan seperti sekarang bahwa semuanya harus pupuk anorganik," jelasnya.
Namun demikian Tualar berhara kepada pemerintah untuk bisa terus memberikan fasilitas dan mendorong para petani, supaya bisa mengembangkan pupuk organik.
Berita Terkait
-
Tak Bergantung pada Pupuk Subsidi, Cerita Petani Albarokah Sudah 23 Tahun Memilih Pupuk Organik
-
Sambangi Istana, Serikat Petani Indonesia Desak Kekerasan Terhadap Petani oleh Aparat Diminimalisasi
-
Diterima Kepala Setpres di Istana, Ini Tiga Tuntutan Presiden Partai Buruh dan Serikat Petani Indonesia
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan
-
Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman
-
Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG
-
Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah
-
Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK
-
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat
-
Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen
-
Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga