Suara.com - Presiden Partai Buruh Said Iqbal bersama perwakilan dari Serikat Petani Indonesia mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Sabtu (24/9/2022). Kedatangan mereka untuk menyampaikan tuntutan aksi unjuk rasa yang digelar kelompok tani dan buruh di Patung Kuda, Jakarta Pusat.
Said Iqbal mengungkapkan, bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Serikat Petani Indonesia Rully diterima langsung Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dan Deputi Bidang Protokol, Pers, Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.
Ada tiga isu yang disampaikan oleh Said Iqbal kepada perwakilan Istana. Pertama, terkait reforma agraria yang sebelumnya Presiden Jokowi menjanjikan akan meredistribusikan tanah bagi petani seluas 9 juta hektar.
"Tapi sayangnya kebijakan beliau tidak dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk untuk mengimplementasikan reforma agraria," kata Said Iqbal di kawasan Patung Kuda, Sabtu.
Menurut Said Iqbal, reforma agraria juga meliputi penolakan kriminalisasi, pemenjaraan aktivis tani dan penggunaan praktik kekerasan kepada kaum tani yang memperjuangkan hak lahannya.
Kemudian, Said Iqbal juga menyampaikan adanya kepastian dari pemerintah untuk petani mendapatkan tanah dan diakui pemerintah.
Kemudian untuk isu kedua yakni menolak Omnibus Law yang berbentuk Badan Bank Tanah. Badan Bank Tanah itu merupakan badan khusus yang mengelola tanah serta berfungsi untuk melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pendistribusian tanah.
Menurut Said Iqbal, konsep Bank Tanah itu hanya menjadi ajang komersialisasi terhadap lahan pertanian yang menguntungkan korporasi.
"Sehingga petani tergerus tidak mendapatkan hak tanah garapanya untuk petani itu sendiri tapi Bank Tanah lebih berkonsep menguntungkan korporasi," jelasnya.
Baca Juga: Said Iqbal Janji Bakal Bagikan 9 Juta Hektare Lahan ke Petani jika Partai Buruh Masuk Parlemen
Said Iqbal menambahkan kalau para petani juga tidak mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT). Karena itu, dalam pertemuannya dengan pihak Istana, baik Said maupun Rully sama-sama menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM.
"Terbukti bahwa petani tidak mendapatkan BLT, oleh karena itu SPI dan Partai Buruh menolak kenaikan harga BBM yang lebih memberatkan petani."
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar