Permintaan Kuasa Hukum Ferdy Sambo ke Bharada E di Sidang Nanti, Kalau Bohong Status JC Dipertanyakan

SuaraCianjur.id- Sebuah permintaan kepada Bharada E dari kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi sebelum persidangan digelar pada pekan depan.

Tim kuasa hukum Sambo dan Putri meminta kepada Bharada E atau Richard Eliazer, supaya bisa berkata jujur selama persidangan terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J alias Yosua Hutabarat.

Febri Diansyah adalah satu diantara kuasa hukum Sambo dan Putri. Dirinya mengklaim kalau Ferdy Sambo tak memberikan instruksi untuk menembak Brigadir J di rumah dinas Kadiv Propam Polir Jalan Duren Tiga, Jakarta.

Dalam konferensi pers yang dilaksanakan di kawan Jakarta Pusat, pada hari Rabu (12/10) kemarin, Febri Diansyah menjelaskan kalau kliennya Cuma meminta Bharada E buat memberikan pelajaran terhadap Brigadir J.

Akan tetapi instruksi tersebut dicerna untuk melakukan eksekusi dengan menggunakan pistol.

Febri Diansyah awalnya menyinggung soal status Bharada E sebagai Justice collaborator (JC). Dirinya menyebut kalau JC adalah seorang pelaku yang menyatakan untuk bekerja sama membongkar kejadian yang sebenarnya.

Kalau ada seorang JC yang menyangkal perbuatannya, maka menurut Febri patut dipertanyakan soal keterangannya.

"Kedua JC harus jujur, kalau seorang JC bohong maka justru kontribusi untuk mengungkap keadilan merusak keadilan yang dicita-citakan semua pihak. Sehingga seorang JC tidak boleh hanya menggunakan label JC buat menyelamatkan diri sendiri," jelas Febri.

Menurut Feri status JC bukan untuk menyelamatkan diri sendiri, karena status tersebut merupakan untuk mengungkap keadilan.

Baca Juga: Gertakan Shin Tae-yong Angkat Kaki Usai Desakan Mundur Buat Ketum PSSI, Publik Tunggu Undur Diri Berjamaah

"JC bukan sarana untuk menyelamatkan diri sendiri, JC adalah sarana untuk mengungkap keadilan yang lebih besar bagi semua pihak," kata dia melanjutkan.

Bahkan Febri juga menyampaikan kalau mereka sangat menghargai posisi seorang berstatus JC.

Tapi perlu dipahami, karena ada syarat dan ketentuan yang diatur dalam UU perlindungan saksi dan korban, surat edaran Mahkamah Agung (MA) maupun peraturan bersama lintas Kementerian terkait bagaimana seorang JC mendapatkan fasilitas-fasilitas tertentu dalam peradilan.

"Kami hargai tapi kami berharap adalah JC yang jujur, tidak berbohong dan bahkan keterangannya wajib konsisten dari satu keterangan ke keterangan lainnya di segala tingkat pemeriksaan," terang Febri Diansyah.

Febri juga membeberkan soal tiga fase Duren Tiga yang berisi tentang tentang kronologi peristiwa yang terjadi di rumah Magelang, Duren Tiga, Rekayasa Kebohongan hingga Proses Hukum.

"Ada tiga fase yang kita pahami, tiga fase umum yang pertama kami sebutnya sebagai rangkaian peristiwa. Dalam fase ini kita mengetahui ada peristiwa, kejadian, perbuatan yang terjadi baik di Magelang atau juga di Jakarta," terangnya.