SuaraCianjur.id- Belakangan ini ada rumor yang mengatakan kalau hubungan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sedang memanas.
Terkait hal itu seorang pengamat politik bernama Tony Rosyid berpendapat, kalau perseteruan yang terjadi antara Jokowi dan Megawati sepertinya sudah lama terjadi.
Menurut Tony, Megawati dan Presiden Jokowi sudah lama bersinggungan. Hal itu terjadi sejak awal dilantik menjadi orang nomor satu di Indonesia pada tahun 2014.
Ketika Presiden Jokowi memilih Maruar Sirait untuk duduk di kursi Menpora, namun akhirnya dibatalkan oleh Megawati. Kejadian itu terjadi beberapa jam menjelang pelantikan.
Menurut Tony tak hanya itu saja Presiden Jokowi juga disebut sempat kembali bersinggungan ketika dirinya memilih Luhut Binsar Panjaitan. Hal itu ldisebut juga awalnya tidak mendapatkan restu dari Megawati.
Presiden Jokowi yang kerap menunjuk Luhut sebagai partner turut menyulut pemanas diantara keduanya.
"Dalam penyusunan kabinet dan sejumlah jabatan strategis, adu kuat Jokowi-Mega seringkali terjadi. Selama ini, semua bisa ditutupi dan hanya kalangan internal yang tahu," ungkap Tony Rasyid seperti dikutip dari Wartaekonomi jaringan Suara.com, Selasa (1/11/2022).
Pandangan berbeda antar Presiden Jokowi dan Megawati ini berlanjut untuk kepentingan mereka di Pilpres 2024 mendatang.
Disebutkan kalau Jokowi ingin Ganjar Pranowo maju menjadi Calon Presiden, karena dianggap bisa meneruskan program yang sudah ada sebelumnya.
Baca Juga: Dua Terdakwa Pembunuh FS dan PC, Saling Berpelukan Saat akan Berhadapan dengan Keluarga Brigadir J
"Jokowi inginkan Ganjar menjadi presiden. Ganjar diharapkan dapat meneruskan program-program Jokowi. Jokowi tidak hanya butuh jaminan pengamanan dari Ganjar, tapi publik membaca ada agenda lain yang direncanakan oleh Jokowi melalui Ganjar," terang Tony.
Menurut Tony, rasa tidak nyamannya Presiden Jokowi terhadap Megawati bisa juga dipucu dari cara Megawati. Megawati menganggap kalau Presiden Jokowi sebagai petugas partai.
Menurut Tony, Jokowi yang duduk sebagai kepala negara tak ingin dikontrol dan dikendalikan. Termasuk oleh ketua umum partainya sendiri.
"Jokowi diperlakukan sebagai petugas partai, dalam posisinya sebagai petugas partai, Megawati menuntut Jokowi patuh, loyal dan sendiko dawuh kepada PDIP yang otoritasnya ada di tangan Megawati," kata Tony.
Maka menurut Tony, dengan situasi yang terjadi itu bisa dikatakan kalau Presiden Jokowi tampaknya lebih nyaman dengan Luhut.
"Dengan LBP Jokowi merasa setara bahkan secara struktural adalah atasan LBP. Jokowi presiden, dan LBP Menteri,” kata Tony.
“Publik menyebutnya sebagai menteri semua urusan. Wajar, karena memang LBP memiliki pengalaman dan kematangan di pemerintahan, sehingga Jokowi merasa nyaman dengannya," terang Tony melanjutkan. (*)
Sumber:Suara.com / Wartaekonomi
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan
-
Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman
-
Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG
-
Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah
-
Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK
-
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat
-
Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen
-
Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga