Suara Denpasar - Setelah sang suami yakni Eddy Susila Suryadi meninggal dunia. Beragam persoalan hukum harus dihadapi Ni Luh Widiani.
Dari soal keabsahan pernikahan sampai dengan dugaan pemalsuan akta otentik dilayangkan oleh keluarga sang suami. Demikian, janda bos Diler Honda PT Jayakarta Balindo itu tak gentar dan terus berjuang untuk mendapatkan keadilan.
Kabar terbaru, Senin 6 Maret 2023. Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar yang diketuai Ida Bagus Bamadewa Patiputra menyidangkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) Widiani melalui tim kuasa hukumnya dari Agus Widjajanto and Partners.
Terpidana asal Kubutambahan, Buleleng ini dipidana penjara setelah majelis hakim di tingkat pertama, PN Denpasar, Banding di PT Denpasar dan Kasasi di Mahkamah Agung (MA) menyatakan, Ni Luh Widiani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pemalsuan surat terhadap akta otentik, berupa Keputusan Sirkuler dan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Jayakarta Balindo, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 264 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
“Widiani harus berhadapan dengan masalah hukum setelah suaminya, Eddy Susila Suryadi meninggal 20 Januari 2019,” ungkap Agung Aprizal, salah satu kuasa hukum Widiani.
Untuk diketahui Widiani adalah istri dari Almarhum (alm), Eddy Susila Suryadi, Komisaris Utama PT Jayakarta Balindo di Jalan Imam Bonjol Denpasar, pemegang saham mayoritas dengan 9.900 lembar saham atau 99 persen.
Sementara Sisanya dimiliki, Putu Antara Suryadi dengan 100 lembar saham. Kepengurusan PT Jayakarta Balindo yaitu, Komisaris Utama, Eddy Susila Suryadi, Komisaris, Gunawan Suryadi dan Direktur, I Made Jaya Wijaya.
Keluarga dari sang suami juga melaporkan Widiani di Bareskrim Mabes Polri, LP/B/0574/X/2020/Bareskrim tanggal 9 Oktober 2020. Terkait dugaan tindak pidana administrasi kependudukan dan pemalsuan surat.
Dipersidangan, majelis hakim yang diketuai, Angeliky Handajani Day dengan hakim anggota, Heriyanti dan Konny Hartanto menyatakan, Widiani terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik berupa Kartu Tanda Peduduk (KTP) dari Eddy Susila Suryadi dalam membuat surat pernyataan Sudhi Widhani dan dihukum 1 tahun dan 2 bulan penjara.
Baca Juga: Waduh, Prof. Antara Ternyata Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Unud Jalur Mandiri 2018-2020
Nah, setelah itu, Putu Antara Suryadi adik dari Alm. Eddy Suryadi kemudian mengajukan gugatan pembatalan perkawinan antara Widiani dan Eddy Suryadi di PN Denpasar.
Dalam putusannya, majelis hakim, Anjeliky Handajani Day, Heriyanti dan Konny Hartanto mengabulkan gugatan tersebut dengan membatalkan Akta Perkawinan Ni Luh Widiani dengan Alm. Eddy Susila Suryadi dan Akta Kelahiran Jovanka Amritha Suryadi, anak hasil perkawinannya dengan Eddy Suryadi, yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kota Denpasar tertanggal 5 Pebruari 2015.
Tragisnya, menjelang Widiani lepas dari masa hukuman, awal 2022 lalu, perempuan 47 tahun itu kembali disidangkan dalam kasus dugaan pemalsuan akta otentik berdasarkan laporan di Bareskrim Mabes Polri, LP/B/0574/X/2020/Bareskrim tanggal 9 Oktober 2020.
Laporan yang sama dimana Widiani sudah dinyatakan bersalah dan sedang menjalani pidana penjaranya. Perempuan kelahiran 1 September 1976 ini kembali melanjutkan hari – harinya di Lapas Perempuan Kerobokan, Denpasar setelah majelis hakim dari PN Denpasar sampai MA menyatakan, Widiani terbukti bersalah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pemalsuan surat terhadap akta otentik. berupa Keputusan Sirkuler dan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Jayakarta Balindo.
Keadilan seakan berpihak kepada janda Komisaris Utama PT Jayakarta Balindo ini. Pasalnya, kasasi yang diajukan melalui tim kuasa hukumnya, dikabulkan MA. Dalam sidang putusannya, Hakim Agung, Dr. Ibrahim, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab dan Dr. H. Zahrul Rabain menganulir putusan majelis hakim PN Denpasar dan ditingkat Banding.
Sementara itu, Agus Widjajanto mengatakan, masalah hukum yang dialami Widiani adalah kriminalisasi sebagai upaya dari konspirasi merampas hak sebagai isteri sah dari Alm. Eddy Susila Suryadi.
Diingatkan Agus Widjajanto, ada pepatah latin yang mengatakan, domiunt aliquando leges, nunquam moriuntur, dimana hukum terkadang tidur tapi hukum tidak pernah mati sehingga keadilan tidak dapat disangkal atau ditunda, Justitiae non est neganda, non differenda.
“Maksud saya, ketika Widiani dizolimi, dikriminalisasi dengan mengabaikan rasionalitas hukum tetapi keadilan itu tidak dapat sangkal. Terbukti, kasasi yang diajukan Widiani dikabulkan,” kata Agus Widjajanto. “Putusan kasasi itu yang dijadikan novum dalam Peninjauan Kembali Widiani,” pungkas Agus Widjajanto. ***
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
Terkini
-
2,5 Jam Olah TKP Kosan Lokasi Penyekapan Wanita di Bandung, Polisi Angkut Helm hingga Tas Berbungkus
-
Diprotes Ketua Gerindra soal Baliho Ulang Tahun Jokowi, Wali Kota Solo: Siap Salah!
-
KPK Cecar Presiden Borneo FC Nabil Husein Soal Aliran Uang Batu Bara Rita Widyasari
-
Launching Agustus 2026, Ini Bocoran Desain Jersey Persija Buatan Adidas
-
Ekonomi Digital Indonesia Capai 100 Miliar Dolar AS, Komdigi Dorong Kolaborasi Nasional
-
Forum BEM DIY Sindir Demo Pro MBG demi Wajan, Gerindra Tak Muncul dalam Unjukrasa di DPRD
-
Kejagung Sita Lamborghini hingga Kantor di Kasus Korupsi Izin Tambang Bauksit Kalbar
-
Penyekap Wanita di Bandung Buron, Polisi Didesak Kerahkan Kemampuan Terbaik TangkapTaufik Hidayat
-
Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika
-
Bukan Hukuman Ringan, Nadiem Makarim Berharap Bisa Bebas dalam Putusan Hakim