/
Selasa, 23 Agustus 2022 | 07:00 WIB
Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K Harman saat ditemui di DPR RI. (Suara.com/Bagaskara)

Depok.suara.com -  Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman ikut menanggapi isu kerajaan atau kekaisaran Sambo yang terus menggelinding.

Kini bola itu mulai bergulir di DPR dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kompolnas yang juga Menkopolhukam Mahfud MD, di Komisi III, Senin (22/8/2022).

Bagi Politisi Partai Demokrat ini bila
memang informasi mengenai kerajaan Ferdy Sambo atau Kaisar Sambo benar adanya akan banyak jenderal terlibat.

Dirinya tidak yakin kalau lingkaran setan yang dibentuk para oknum tersebut hanya diperankan Ferdy Sambo seorang. Karena itu, tentu menjadi penting pengusutan terhadap jenderal lainnya, jika informasi tersebut memang benar.

"Apabila ada Kerajaan Sambo, saya yakin Sambo tidak bekerja sendirian. Mohon juga jenderal-jenderal yang terlibat itu diproses," kata Benny K Harman.

Karena itulah dirinya mengusulkan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Purnomo dinonaktifkan sementara dan jabatan dialihkan kepada Menkopolhukam Mahfud MD. Hal ini agar bisa mengusut keberadaan jenderal-jenderal tersebut.

Pengambilalihan jabatan Kapolri menurut Benny bisa saja dilakukan apabila dalam praktiknya Kapolri tidak mampu mengusut.

"Itulah tadi yang saya minta, kalau memang jenderal semua terlibat dan Pak Kapolri tidak cukup kuat untuk mengatasi masalah ini, apa salahnya kalau Pak Kapolri dinonaktifkan untuk sementara waktu. Supaya ada penyelesaian tuntas masalah ini di Mabes Polri. Untuk keadilan, untuk republik dan untuk institusi kepolisian yang lebih baik ke depannya," kata Benny.

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud MD juga dicecar anggota DPR lainnya, terutama mengenai soal adanya jenderal bintang tiga yang akan mundur dari jabatannya. Namun Mahfud tegas menolak menyebutkan nama jenderal tersebut.

Baca Juga: Cucu Pembunuh Nenek di Probolinggo Divonis 14 Tahun Penjara

Sumber: Suara.com

Load More