Depok.suara.com, Juru bicara DPP PSI, Furqan AMC meminta Walikota Depok mematuhi ultimatum DPRD Kota Depok dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk mengembalikan proses belajar mengajar di SDN Pondokcina 1 Kota Depok.
"Walikota Depok telah melanggar hak pendidikan siswa SDN Pondok Cina 1 Kota Depok. Kembalikan proses belajar mengajar di SDN Pondok Cina 1 Kota Depok" tegas Furqan.
Rencana relokasi sekolah tanpa menyiapkan gedung penggantinya terlebih dahulu telah meneror kondisi psikologis siswa. Ratusan siswa terombang ambing dalam situasi tak menentu.
Sebentar lagi siswa akan menghadapi ujian, sementara sudah 2 minggu mereka belajar tanpa guru.
"Bahkan di Hari Guru pun (25/11) ratusan siswa SDN Pondok Cina 1 Kota Depok melakukan upacara tanpa guru. Benar-benar menyedihkan dan memilukan" ungkap Furqan.
Furqan mempertanyakan kenapa Walikota Depok terus ngotot merelokasi dan menghentikan proses belajar mengajar di SDN Pondok Cina 1.
Padahal dua minggu lalu DPRD Kota Depok telah mengultimatum agar Pemkot Depok mengembalikan hak-hak siswa untuk bisa mengikuti kembali proses belajar mengajar di SDN Pondok Cina 1 Kota Depok sebelum adanya gedung pengganti.
DPRD juga meminta seluruh sarana prasarana yang jadi hak peserta didik dikembalikan dan guru diinstruksikan kembali mengajar.
Rekomendasi senada juga diberikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada saat mengunjungi SDN Pondok Cina minggu lalu.
Baca Juga: OMG Probolinggo Gelar Festival Budaya Rakyat dan Klinik Kesehatan Gratis
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga telah mengklarifikasi di medsos.
Kang Emil menyarankan agar Pemkot Depok mencari lokasi pengganti untuk rencana pembangunan Masjid Agung apabila siswa didik menjadi korban, jika tidak rencana tersebut dibatalkan sama sekali.
Para orang tua siswa pun pada dasarnya tidak menolak rencana pembangunan Masjid di lokasi tersebut, tapi mereka meminta agar Pemkot Depok memastikan terlebih dahulu gedung pengganti.
Mereka menolak SDN favorit dan berakreditasi A tersebut dibubarkan dan menolak anak-anak mereka dipindahkan ke beberapa sekolah secara sepihak.
Masalah SD Pondokcina 1 di Jalan Margonda, Kecamatan Beji sudah clear dan tidak dipermasalahkan lagi.
Walikota Depok Mohammad Idris mengatakan itu kepada wartawan di gedung DPRD. Dia mengatakan, lahan SDN Pondok Cina 1 yang akan dijadikan sebagai masjid raya sudah clear dan tidak perlu dipermasalahkan lagi.
Dirinya mengatakan jika belum clear secara birokrasi pasti akan dibatalkan.
"Kalau belum clear pasti kami batalkan, tetapi ini kan sudah clear bahkan sudah penandatanganan anggaran,"katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Pantangan Feng Shui Rumah yang Sebaiknya Dihindari, dari Pintu hingga Kamar Mandi
- 3 HP Xiaomi RAM 8 GB Murah di Bawah Rp1 Juta, Ini Pilihannya
- 3 HP Infinix Memori 256 GB dan NFC Harga Rp1 Jutaan, Solusi Multitasking hingga Gaming
- KPAI Desak Audit Total MBG: Tata Kelola Gagal, Anak-anak Jadi Korban Ambisi Program
- Ramalan Shio 9 Agustus 2026: 5 Shio Bakal Buang Kesialan dan Buka Jalan Keberuntungan
Pilihan
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
Terkini
-
Tuntutan Trump Dorong Harga Minyak ke Level Tertinggi
-
Purbaya: Peran Kemenkeu Bukan Hanya Bagi-bagi Anggaran
-
Modal Rp300 Ribuan! Ini 5 Sepatu Lari Lokal Terbaik untuk Pemula
-
Investor RI Mulai Lirik Saham AS, Transaksi Aktif Melonjak 6 Kali Lipat
-
Disidang Hari Ini, Peran Gus Yaqut di Korupsi Haji Bakal Dibongkar Jaksa KPK
-
Bea Cukai Kalbagbar Gagalkan Penyelundupan 2,7 Juta Rokok Ilegal
-
Rembulan Tenggelam di Wajahmu: Perjalanan Menemukan Makna TakdirdanKehidupan
-
5 Zodiak yang Paling Setia dan Cocok Dijadikan Pasangan Seumur Hidup, Kamu Termasuk?
-
Harga Emas Meroket! Perak Ikut Melesat Tajam di Tengah Badai Pasar Global
-
Pemerintah Siapkan Tiga Skema Pembayaran PPPK di Daerah, Pastikan Tak Ada yang Dirumahkan