Depok.suara.com, Juru bicara DPP PSI, Furqan AMC meminta Walikota Depok mematuhi ultimatum DPRD Kota Depok dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk mengembalikan proses belajar mengajar di SDN Pondokcina 1 Kota Depok.
"Walikota Depok telah melanggar hak pendidikan siswa SDN Pondok Cina 1 Kota Depok. Kembalikan proses belajar mengajar di SDN Pondok Cina 1 Kota Depok" tegas Furqan.
Rencana relokasi sekolah tanpa menyiapkan gedung penggantinya terlebih dahulu telah meneror kondisi psikologis siswa. Ratusan siswa terombang ambing dalam situasi tak menentu.
Sebentar lagi siswa akan menghadapi ujian, sementara sudah 2 minggu mereka belajar tanpa guru.
"Bahkan di Hari Guru pun (25/11) ratusan siswa SDN Pondok Cina 1 Kota Depok melakukan upacara tanpa guru. Benar-benar menyedihkan dan memilukan" ungkap Furqan.
Furqan mempertanyakan kenapa Walikota Depok terus ngotot merelokasi dan menghentikan proses belajar mengajar di SDN Pondok Cina 1.
Padahal dua minggu lalu DPRD Kota Depok telah mengultimatum agar Pemkot Depok mengembalikan hak-hak siswa untuk bisa mengikuti kembali proses belajar mengajar di SDN Pondok Cina 1 Kota Depok sebelum adanya gedung pengganti.
DPRD juga meminta seluruh sarana prasarana yang jadi hak peserta didik dikembalikan dan guru diinstruksikan kembali mengajar.
Rekomendasi senada juga diberikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada saat mengunjungi SDN Pondok Cina minggu lalu.
Baca Juga: OMG Probolinggo Gelar Festival Budaya Rakyat dan Klinik Kesehatan Gratis
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga telah mengklarifikasi di medsos.
Kang Emil menyarankan agar Pemkot Depok mencari lokasi pengganti untuk rencana pembangunan Masjid Agung apabila siswa didik menjadi korban, jika tidak rencana tersebut dibatalkan sama sekali.
Para orang tua siswa pun pada dasarnya tidak menolak rencana pembangunan Masjid di lokasi tersebut, tapi mereka meminta agar Pemkot Depok memastikan terlebih dahulu gedung pengganti.
Mereka menolak SDN favorit dan berakreditasi A tersebut dibubarkan dan menolak anak-anak mereka dipindahkan ke beberapa sekolah secara sepihak.
Masalah SD Pondokcina 1 di Jalan Margonda, Kecamatan Beji sudah clear dan tidak dipermasalahkan lagi.
Walikota Depok Mohammad Idris mengatakan itu kepada wartawan di gedung DPRD. Dia mengatakan, lahan SDN Pondok Cina 1 yang akan dijadikan sebagai masjid raya sudah clear dan tidak perlu dipermasalahkan lagi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Generasi Muda Terperangkap Utang Paylater dan Pinjol: Kurangnya Literasi Keuangan Jadi Pemicu?
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Derbi Mataram PSIM vs Persis Tanpa Pemenang, Milo Puas Laskar Sambernyawa Curi Poin
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian