Diciduk KPK! Jejak Kontroversi Bupati Meranti Muhammad Adil: Pernah Ancam Jokowi Angkat Senjata hingga Sebut Kemenkeu Sarang Setan

KPK telah menangkap tangan Bupati Meranti, Muhammad Adil dan beberapa orang lainnya pada Kamis (6/4) malam. Muhammad Adil dan beberapa orang lainnya itu terjaring operasi tangkap tangan (OTT) karena dugaan kasus korupsi. 

"Beberapa pihak sudah ditangkap di antaranya Bupati (Muhammad Adil)," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri seperti dikutip dari Suara.com, Jumat (7/4). 

Terkait dengan OTT itu, KPK masih belum membeberkan secara rinci soal praktik dugaan korupsi yang dilakukan Muhammad Adi cs itu. Alasannya, kata Ali, tim KPK masih bekerja di lapangan untuk mengumpulkan bukti-bukti dari pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. 

"Saat ini tim KPK masih bekerja. Terus kami kumpulkan bahan keterangan dari beberapa pihak," katanya. 

Sebelum ditangkap KPK, nama Bupatu Muhammad Adil sempat menjadi sorotan lantaran sempat mengeluarkan pernyataan kontroversial. Mulai dari mengancam Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin pindah ke negeri sebelah Malaysia sampai angkat senjata.

Selain itu, Muhammad Adil bahkan sampai marah-marah menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) isinya setan. Pernyataan Bupati Kepulauan Meranti itu sontak menuai banyak sorotan.

Kontroversi Bupati Meranti itu mulanya terjadi kala ia menghadiri Rakornas bertema Perspektif Daerah Penghasil berdasarkan UU nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang digelar pada Desember 2022 lalu.

Rapat itu dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan, La Ode Ahmad Pidana Bolombo. Dalam rakornas itu, Bupati Muhammad Adil menyinggung soal dana bagi hasil Rp 10 triliun yang diambil pemerintah pusat.

Padahal menurut Bupati, wilayahnya merupakan daerah miskin yang harusnya mendapatkan perhatian lebih. Terlebih sudah menyumbangkan migas dalam jumlah yang cukup besar.

Baca Juga: Peringati Hari Nelayan Nasional dengan Menggelar Pelatihan Buat Makanan Olahan Ikan

"Kami juga masih bisa makan, daripada uang kami dihisap pusat. Karena kami daerah miskin, migas kami ambil Rp 10 triliun. Jika daerah miskin, esktrim, ada minyak, uangnya diambil, pemerataannya di mana," ujarnya.

Dia menegaskan agar pemerintah pusat harusnya memprioritaskan daerah yang telah menyumbangkan hasil migas yang tergolong besar.

"Seharusnya kami yang jadi prioritas. Pak Jokowi sendiri target wajib 0 persen (angka kemiskinan). Bagaimana kami mau membangun rumahnya, bagaimana kami mau mengangkat kemiskinan buruhnya, nelayannya," ungkitnya.

Muhammad Adil kemudian mengungkit bagaimana daerah miskin bisa berkembang pesat jika produksi migas diambil tanpa ada transparansi dan bagi hasil yang adil. Padahal pendapatan migas tersebut sangat diperlukan guna mensejahterakan rakyatnya.

Dia pun mengungkapkan ribuan warga tidak bisa bekerja ke Malaysia saat pandemi Covid-19 lalu. Kondisi tersebut memperparah kemiskinan, dan belum mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat.

Karena itu, ia mengancam jika pemerintah pusat tidak mau urus daerah, maka lebih baik memberikan Meranti ke negeri sebelah, Malaysia.