Dasco Akan Perjuangkan Buruh, Petani, Nelayan, Dapat Bagian 3 Juta Rumah Layak

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan komitmennya untuk mengawal agar kelompok marginal terutama buruh, petani, hingga nelayan, mendapatkan akses prioritas dalam program pembangunan 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Langkah konkret ini diambil Dasco sebagai respons atas aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya kelompok pekerja yang selama ini kesulitan memiliki rumah di tengah melambungnya harga properti.

Ketua Harian Partai Gerindra tersebut bahkan berencana melakukan koordinasi intensif dengan jajaran eksekutif, guna memastikan implementasi program ini tepat sasaran.

“Kita akan cari waktu, bersama Menteri Perumahan yang punya program 3 juta rumah, agar beberapa persen dari totalnya diaplikasikan kepada buruh, sehingga bisa mendapat rumah yang layak," kata Dasco, dikutip hari Selasa (5/5/2026).

Kolaborasi Strategis dengan Kementerian Perumahan

Rencana Dasco untuk menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, itu merupakan jawaban tuntutan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) saat beraudiensi pada Hari Buruh Internasional, Jumat (1/5) pekan lalu.

Dalam audiensi itu, Sekretaris Jenderal KPA Dewi Sartika mengingatkan pemerintah, kebutuhan rumah bukan hanya persoalan warga perkotaan atau buruh pabrik semata.

Menurut Dewi, integrasi antara program perumahan dan agenda reforma agraria adalah kunci keberhasilan pengentasan kemiskinan secara struktural.

Ia menilai, petani di perdesaan dan nelayan di pesisir juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan hunian layak sebagai bagian dari kedaulatan ruang hidup mereka.

Baca Juga: Dasco: Kita Bikin UU Ketenagakerjaan yang Baru, Silakan Buruh yang 'Masak'

“Seharusnya, program 3 juta rumah untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), baik buruh, petani atau nelayan, dimasukkan sebagai bagian kerangka reforma agraria di perdesaan maupun kota," kata Dewi.

Lebih dari Sekadar Cicilan Murah

Salah satu poin krusial yang ditekankan dalam diskusi tersebut adalah, prinsip dasar pembangunan perumahan.

KPA memperingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada pendekatan finansial semata, seperti sekadar memberikan skema kredit yang panjang.

Baginya, esensi dari reforma agraria adalah pemenuhan hak dasar manusia atas tempat tinggal yang mendukung produktivitas dan keberlanjutan hidup.

“Ini bukan soal sistem cicilan harus berbunga rendah atau bukan. Kalau seperti itu, bukan reforma agraria. Semua harus diawali dengan prinsip pemenuhan hak dasar perumahan yang layak serta akses mudah kepada sumber penghidupan."