Kontroversi Bupati Meranti: Dulu Ancam Ingin Pindah Ke Malaysia, Kini Terjaring OTT KPK

Suara.com - Bupati Meranti, Muhammad Adil baru saja terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada Kamis (6/4/2023) malam. Ia ditangkap bersama sejumlah orang lainnya.

Sebelum terjerat OTT KPK, Bupati Muhammad Adil beberapa waktu lalu sempat memantik kehebohan. Ia pernah mengancam Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin pindah ke negeri sebelah Malaysia sampai angkat senjata.

Tak hanya itu, Muhammad Adil bahkan sampai marah-marah menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) isinya setan. Pernyataan Bupati Kepulauan Meranti itu sontak menuai banyak sorotan.

Kontroversi Bupati Meranti itu mulanya terjadi kala ia menghadiri Rakornas bertema Perspektif Daerah Penghasil berdasarkan UU nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang digelar pada Desember 2022 lalu.

Rapat itu dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan, La Ode Ahmad Pidana Bolombo. Dalam rakornas itu, Bupati Muhammad Adil menyinggung soal dana bagi hasil Rp 10 triliun yang diambil pemerintah pusat.

Padahal menurut Bupati, wilayahnya merupakan daerah miskin yang harusnya mendapatkan perhatian lebih. Terlebih sudah menyumbangkan migas dalam jumlah yang cukup besar.

"Kami juga masih bisa makan, daripada uang kami dihisap pusat. Karena kami daerah miskin, migas kami ambil Rp 10 triliun. Jika daerah miskin, esktrim, ada minyak, uangnya diambil, pemerataannya di mana," ujarnya.

Dia menegaskan agar pemerintah pusat harusnya memprioritaskan daerah yang telah menyumbangkan hasil migas yang tergolong besar.

"Seharusnya kami yang jadi prioritas. Pak Jokowi sendiri target wajib 0 persen (angka kemiskinan). Bagaimana kami mau membangun rumahnya, bagaimana kami mau mengangkat kemiskinan buruhnya, nelayannya," ungkitnya.

Baca Juga: Terjaring OTT KPK, Segini Harta Bupati Meranti

Muhammad Adil kemudian mengungkit bagaimana daerah miskin bisa berkembang pesat jika produksi migas diambil tanpa ada transparansi dan bagi hasil yang adil. Padahal pendapatan migas tersebut sangat diperlukan guna mensejahterakan rakyatnya.

Dia pun mengungkapkan ribuan warga tidak bisa bekerja ke Malaysia saat pandemi Covid-19 lalu. Kondisi tersebut memperparah kemiskinan, dan belum mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat.

Karena itu, ia mengancam jika pemerintah pusat tidak mau urus daerah, maka lebih baik memberikan Meranti ke negeri sebelah, Malaysia.

"Jika bapak (Presiden Jokowi) tidak mau urus, kasihkan kami ke negeri sebelah," singgungnya.

Bahkan, ia pun mengungkapkan ancaman lainnya jika persoalan bagi hasil migas masih tidak terselesaikan.

"Apa perlu Meranti angkat senjata," katanya.