Kasus Bayi Debora, Pimpinan RS Mitra Keluarga Bisa Dipidana

Suara.com - Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf menegaska rumah sakit yang lalai menangani pasien bisa dipidanakan.

Hal ini menanggapi kematian bayi Tiara Debora Simanjorang yang ditolak karena tidak bisa menyanggupi biaya perawatan.

‎Menurut Dede, merujuk undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa dalam keadaan emergensi atau kritis, rumah sakit tidak boleh menolak pasien.

"Bahkan sampai menimbulkan kematian, jika lalai maka dikenakan sanksi dan pidana," kata Dede dihubungi suara.com, Jakarta, Minggu (10/9/2017).

Pada Pasal 190 ayat 1 undang-undang ini disebutkan, pimpinan fasilitas kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktek atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan darurat, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda Rp200juta.

Sedangkan pada ayat 2-nya disebutkan bahwa bila hal ini mengakibatkan terjadinya kecatatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/ataju tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana paling banyak Rp1 miliar.

"Pertolongan pertama harus diberikan. Jika juga harus merujuk ke rumah sakit lain maka harus dicarikan, tidak membiarkan keluarga yang kelabakan mencari," terang Politikus Partai Demokrat ini.

Dia mendesak pemerintah menyelidiki secara mendalam dan memberikan sanksi berat jika perlu apabila terbukti RS tidak melayani sesuai undang-undang Kesehatan.‎

‎Komisi IX DPR, sambungnya, akan meminta Menteri Kesehatan Nila F Moeloek untuk menegur rumah sakit Mitra Keluarga ‎Kalideres, Jakarta Barat atas kelalaiannya itu.

Baca Juga: Soal Kematian Bayi Debora, Ini Kata RS Mitra Keluarga

"Tentu besok ketika raker dengan Menkes. Kami akan mendesak Menteri untuk menegur keras pada semua Rumah sakit yang seperti ini. Jika belum juga maka akan kami panggil (rumah sakitnya)," ujar Dede.