Jerome Polin Angkat Suara Usai Serahkan 17+8 Tuntutan Rakyat ke DPR RI

17+8 tuntutan ini merupakan rangkuman atas berbagai tuntutan dan desakan yang beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Di antaranya hasil rembukan jutaan suara rakyat di kolom komentar, desakan 211 organisasi masyarakat sipil yang dipublikasikan melalui website YLBHI, Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), tuntutan demo Buruh 28 Agustus 2025, dan sebagainya.

Beberapa tuntutan mendesak yang harus segera dipenuhi per 5 September di antaranya yaitu:

• Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM.
• Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak.
• Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
• Tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan
• Hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
• Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru.
• Selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK.
• Dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat
• Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik
• Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat
• Anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat
• Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambilalih fungsi Polri
• Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil
• Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja
• Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal
• Buka dialog dengan serikat buruh

Kontributor : Rizka Utami