Olvah Alhamid Berharap RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Suara.com - Gelombang aksi protes yang melanda berbagai daerah dalam beberapa hari terakhir menjadi cerminan kekecewaan publik terhadap respons pemerintah.

Artis sekaligus aktivis sosial Olvah Alhamid mengkritik tajam sikap pemerintah yang dinilai tidak relevan dan gagal membaca substansi tuntutan rakyat.

Alih-alih merespons dengan kebijakan konkret, pemerintah justru cenderung memandang protes sebagai ancaman stabilitas, mengabaikan "pesan besar" di baliknya.

Dari berbagai tuntutan yang disuarakan, desakan untuk segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset muncul sebagai sorotan utama, mencerminkan kejengkelan publik terhadap praktik korupsi yang merajalela.

Olvah Alhamid menyoroti fenomena "penjarahan terhadap aset pejabat" yang terjadi di tengah aksi protes.

Menurut finalis Puteri Indonesia 2015 ini, tindakan ini bukanlah sekadar anarkisme, melainkan sebuah pesan eksplisit dari rakyat yang menginginkan payung hukum kuat untuk memberantas korupsi secara nyata.

"Ini adalah pesan jelas bahwa publik menginginkan payung hukum untuk memberantas praktik korupsi secara nyata," kata Olvah kepada wartawan.

Desakan terhadap Undang-Undang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset) ini telah lama menjadi agenda prioritas masyarakat sipil, sebagai instrumen vital untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dan memberikan efek jera kepada para pelakunya.

Pemerintah, dalam pandangan Olvah, telah gagal memahami bahwa protes rakyat bukan hanya diukur dalam bentuk rupiah kerugian, melainkan membawa aspirasi mendalam yang menuntut keadilan dan reformasi.

Baca Juga: Mengenal Tuntutan 17+8 yang Sukses Bikin DPR Pangkas Fasilitas Mewah

Ketidakmampuan pemerintah membaca sinyal ini berpotensi melemahkan legitimasi kekuasaan.

Selain urgensi Undang-Undang Perampasan Aset, Olvah juga menyoroti dua poin krusial lainnya yang menunjukkan sikap non-responsif pemerintah.

Pertama, terkait institusi Polri yang dinilai terlalu kuat dan menjalankan peran ganda sebagai pembuat sekaligus pelaksana kebijakan.

"Kemarahan publik terhadap Polri bukan hanya soal peristiwa terbaru, melainkan akumulasi ketidakprofesionalan polisi dalam melayani rakyat. Pemerintah harus segera melakukan reformasi kepolisian," ujarnya.

Insiden kekerasan dan tindakan represif aparat dalam menghadapi demonstrasi semakin memperkuat tuntutan reformasi institusi penegak hukum.

Kedua, keresahan para pengemudi ojek online (ojol) yang turut turun ke jalan juga menjadi perhatian. Olvah menilai sistem kemitraan yang diterapkan perusahaan aplikasi transportasi belum memberikan keadilan.

"Potongan pendapatan terlalu besar, sementara status ojol sendiri tidak jelas, apakah pekerja atau pengusaha. Pemerintah tidak memahami makna kemitraan yang sebenarnya sehingga menimbulkan ketidakadilan," ucap Olvah.

Kegagalan memahami kondisi pekerja ekonomi gig ini berpotensi memicu konflik sosial yang lebih besar.

Olvah Alhamid menegaskan bahwa momentum protes rakyat seharusnya menjadi refleksi bagi pemerintah untuk memperkuat komitmen pada reformasi institusi, percepatan legislasi penting seperti Undang-Undang Perampasan Aset, serta keadilan bagi kelompok pekerja.

"Jika pemerintah terus abai, ketidakpuasan publik akan semakin menguat dan berpotensi melemahkan legitimasi," tuturnya.

Suara rakyat yang menggema di jalanan adalah panggilan untuk bertindak, bukan sekadar respons retoris, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, adil, dan berpihak pada kepentingan publik.