Pernyataan Menteri Purbaya Blunder, Pandji Pragiwaksono Sebut Bisa Picu Demo

Suara.com - Komika Pandji Pragiwaksono, mengkritik keras pernyataan kontroversial Menteri Keuangan (Menkeu) baru, Purbaya Yudhi Sadewa, yang baru saja dilantik menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

Kritikan ini dilontarkan Pandji melalui akun X pribadinya pada Senin, 8 September 2025.

Menurutnya, cara Purbaya merespons tuntutan 17+8 rakyat dengan kalimat nirempati merupakan pemicu utama kemarahan publik yang berujung pada aksi demonstrasi beberapa waktu belakangan.

"Yang gini nih yang bikin orang demo," tulis Pandji.

Purbaya, dalam pemberitaan yang sempat viral, mengaku belum mempelajari tuntutan 17+8 rakyat, dan cuma menganggapnya sebagai bentuk protes kecil sebagian kalangan.

"Saya belum mempelajari itu (tuntutan 17+8). Tapi basically begini, itu kan suara sebagian kecil rakyat kita," tuturnya usai dilantik.

Purbaya, dalam lanjutan pernyataannya, bahkan terang-terangan menyasar kelompok masyarakat menengah ke bawah, yang ia gambarkan sebagai kubu yang masih merasa serba kekurangan.

"Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang ya," kata dia.

Purbaya juga dengan rasa percaya diri tinggi menyebut gelombang protes masyarakat tidak akan ada lagi selepas dirinya mulai menjalankan peran sebagai Menkeu.

Baca Juga: Mahasiswa Soroti Pernyataan 'Kontroversi' Menkeu Purbaya: Baru Satu Hari Jabat Langsung Mengecewakan

"Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo," klaimnya.

Pernyataan tersebut jelas menjadi sorotan, karena Purbaya dianggap tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat, bahkan tidak sampai satu hari selepas dilantik jadi pejabat.

Purbaya sendiri telah menyampaikan permohonan maaf atas pernyataan tersebut pada hari ini, Selasa, 9 September 2025.

Meski demikian, kritikan dari berbagai pihak, termasuk Pandji Pragiwaksono, menunjukkan betapa sensitifnya isu ekonomi dan kepedulian pejabat terhadap rakyat.

Hal ini harus menjadi pengingat penting bagi para pejabat publik, untuk selalu berempati dan bijak dalam setiap perkataannya.