Mahasiswa Soroti Pernyataan 'Kontroversi' Menkeu Purbaya: Baru Satu Hari Jabat Langsung Mengecewakan

Suara.com - Kepala Kajian Strategis BEM UI 2025, Diallo Hujanbiru, menyayangkan pernyataan yang dinilainya kontroversial dari Menteri Keuangan (Menkeu) baru Purbaya Yudhi Sadewa.

Hal ini disampaikan Diallo di sela aksi demo mahasiswa di depan Gedung DPR RI hari ini.

"Sangat disayangkan ya, Presiden Prabowo punya kesempatan untuk mengganti menteri yang sudah diinginkan, Sri Mulyani, dengan orang yang seharusnya bisa merepresentasikan kondisi masyarakat di Kemenkeu," ujar Diallo Hujanbiru saat ditemui, Selasa (9/9/2025).

Ia menilai pernyataan dari Purbaya sangat mengecewakan terlebih ketika menanggapi adanya 17+8 tuntutan rakyat.

"Tapi baru satu hari dia menjabat sebagai menteri, dia sudah langsung menyatakan pernyataan yang luar biasanya mengecewakan, luar biasanya menyakitkan bagi masyarakat karena dia mengecilkan suara masyarakat, dia mengecilkan penindasan yang dialami oleh masyarakat, dia mengecilkan setiap tuntutan," ujarnya.

Menurut Diallo, tuntutan masyarakat 17+8 itu bukan lahir karena keinginan menuntut semata, melainkan karena kondisi yang dirasakan.

"Tuntutan ini bukan lahir karena ingin menuntut, karena mereka bobrok, karena mereka membunuh saudara mereka, karena mereka tidak memberikan kami hak yang cukup. Mending ganti saja, mundur saja," tegasnya.

Selain itu, Diallo juga menyoroti pernyataan Jenderal Wiranto yang sempat membaca 17+8 dan menyatakan "Jika semua dipenuhi repot'".

"Nggak usah bernegara, Pak, kalau repot. Banyak orang yang lebih kompeten dari Anda," katanya.

Baca Juga: Nekat! Apa Sebenarnya Motif Akun Diduga Anak Menkeu Purbaya Serang Sri Mulyani?

Untuk diketahui, Front Mahasiswa Nasional atau FMN, menggelar aksi massa di depan gerbang gedung DPR RI, Selasa (9/9/2025), menuntut pembebasan ribuan demonstran yang ditangkap dan ditahan pada periode 'razia Agustus'.

Ketua Pimpinan Pusat FMN Symphati Dimas Rafi’i mengatakan, sedikitnya 3.195 demonstran ditangkap oleh polisi di seluruh Indonesia sejak gelombang aksi massa dimulai pada 25 Agustus hingga akhir bulan.

Karenanya pula, kata dia, FMN secara terbuka menuding pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai rezim 'fasis dan anti-demokrasi'.

Dia mengatakan, pemerintah seharusnya cepat merespons seluruh tuntutan rakyat dalam demonstrasi yang dilakukan sepanjang pekan terakhir Agustus.