Anggota DPRD Jabar Siap Dampingi Proses Hukum dan Konseling Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Garut

SUARA GARUT - kasus kekerasan seksual yang terjadi kembali di Kabupaten Garut. Kali ini disinyalir menimpa 10 anak usia sekolah dasar (SD) di Kecamatan Cibatu dimana kasusnya sudah berulang sejak 2018 lalu.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Enjang Tedi  mendesak Pemerintah Provinsi segera membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Jawa Barat.

Bahkan, kata Enjang, pendampingan dan perlindungan anak di Garut hingga saat ini masih dilakukan oleh KPAID Tasikmalaya, sehingga ia juga mendesak agar Pemda Garut harus segera membentuk KPID di Garut.

"Berdasar UU 35 tahun 2014 ada 7 fungsi KPAID di tingkat Jabar atau di tingkat kota dan kabupaten yaitu sebagai pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak, menjalankan fungsi mediasi, fungsi advokasi dan memberikan masukan kepada pemerintah daerah terkait penyelenggaraan perlindungan anak," ujar Enjang Tedi, Rabu (05/05/2023).

Kata Enjang,  di Kabupaten Garut  itu kasus kekerasan  terhadap anak seperti fenomena gunung es, dimana banyak kasus  yang keluarganya enggan melapor dan lebih memilih diselesaikan secara kekeluargaan.

Atas dasar itu, lanjutnya, perlu edukasi terkait pentingnya penanganan kasus hingga pemulihan korban, termasuk keluarga korban.

"Ini pentingnya bagaimana pemerintah hadir mulai dari tingkat RT dan RW, desa hingga Pemda untuk menyusun solusi atau problem solving ketika menghadapi kasus kekerasan anak yang muncul di lingkungan nya. Saya akan terus mendorong dan mendesak agar Pemprov segera membentuk KPAID Jabar dan Garut agar ada pengawasan dan perlindungan terhadap anak lebih efektif dan akseleratif," katanya.

Ia memastikan, pihaknya akan berkoordinasi lintas sektor yakni dengan Pemda Garut dan Pemprov Jabar untuk mengawal kasus yang menimpa puluhan anak di Cibatu tersebut.

Menurutnya, saat ini yang penting dilakukan adalah pemulihan psikis bagi ke 10 anak serta keluarga.

Baca Juga: Pesan Megawati untuk Jokowi Soal Menjaga Alam di IKN: Jangan Sampai Pembangunannya Tidak Terencana dengan Baik

"Keluarga korban tidak boleh merasa takut dengan intimidasi atau ancaman dalam bentuk apapun. Kalau memang takut, jangan ragu lagi saya pribadi sangat terbuka dan siap membantu mengawal proses hukum pelaku. Saya juga siap kalau ke 10 korban ini memerlukan pendampingan dan konseling," katanya.

Terhadap pelaku kekerasan seksual anak di Cibatu itu, Anggota Fraksi PAN DPRD Jawa Barat ini pun mendorong aparat agar menghukum pelaku sesuai dengan perbuatannya.

Enjang berharap, kasus ini tidak terulang lagi, terutama di Kabupaten Garut

"Apa yang saya sampaikan bahwa keluarga dan lingkungan menjadi garda utama dalam menjaga moral anak. Ini miris kalau benar apa yang disampaikan keluarga korban bahwa mereka di intimidasi keluarga pelaku, artinya ada persekongkolan jahat dalam kasus ini, harus di hukum berat," sebutnya.

Sebagai informasi, kedua pelaku penyimpangan seksual terhadap anak itu merupakan saudara kandung alias kakak beradik. mereka melakukan aksinya di tempat pemakaman umum (TPU).

Sebelumnya, kasus ini terbongkar setelah orang tua korban mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Serikat Petani Pasundan (SPP) Garut. Menurut salah satu orang tua korban, perbuatan kedua pelaku dilakukan berkali-kali di makam, sawah bahkan sampai di belakang halaman masjdi Alun-alun Cibatu. (*)