Kasus Gizi Buruk, Indonesia Urutan Ke-108 Terbanyak di Dunia

Berkontribusi Ciptakan Ketimpangan Ekonomi
Adanya kasus gizi buruk di Indonesia turut berkontribusi menciptakan ketimpangan ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sebuah konferensi pers 23 Februari 2017 mengatakan, anak yang kekurangan gizi memiliki peluang yang rendah dalam memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang layak di masa mendatang.

Padahal pada 2020-2030, Indonesia akan memasuki masa bonus demografi, dimana penduduk produktif di rentang usia 15-64 tahun memiliki porsi yang paling besar dibandingkan rentang usia lainnya. Namun karena masalah malnutrisi, bonus demografi bisa berubah menjadi beban demografi.

Di sisi ekonomi, Bank Dunia menyebut bahwa dampak malnutrisi diperkirakan setara dengan kehilangan 2-3 persen PDB Indonesia. Jika nilai PDB Indonesia atas Harga Dasar Berlaku (ADHB) mencapai Rp 12.406,8 triliun maka kasus gizi buruk berpotensi memangkas hampir Rp 372 triliun.

Angka tersebut merupakan estimasi potensi kerugian ekonomi akibat masalah gizi buruk pada balita di Indonesia, yang meliputi biaya berobat akibat penyakit degeneratif, hingga hilangnya produktivitas karena tingkat intelegensi yang menurun. Seperti yang disampaikan dr Inge Permadhi, SpGK, anak yang kurang gizi berisiko mengalami penyakit degeneratif saat dewasa seperti jantung, stroke, diabetes, ginjal dan lainnya. Sederet penyakit ini, lanjut dia, akan meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk membiayai perawatan penyakit tersebut.
 
Hal ini terbukti pada laporan BPJS Kesehatan yang mengungkap daftar penyakit paling banyak menyedot anggaran sepanjang 2015, dimana penyakit jantung menempati urutan pertama yang menghabiskan dana Rp 3,5 triliun dalam setahun atau 13 persen dari total anggaran. Disusul gangguan pencernaan dengan total anggaran Rp 3,3 triliun, gangguan pernafasan Rp 2,39 triliun, masalah persalinan Rp 2,34 triliun, penyakit muskuloskeletal Rp 1,9 triliun, stroke Rp 1,53 triliun, ginjal dan infeksi saluran kemih sebesar Rp 1,5 triliun. Padahal penyakit berbiaya besar ini bisa dicegah salah satunya dengan menurunkan kasus gizi buruk di Indonesia.

Presiden Joko Widodo tampaknya telah menakar benar dampak kerugian yang ditimbulkan dari masalah gizi buruk yang tak kunjung pergi dari Indonesia. Dalam pembukaan Rapat Kerja Kesehatan Nasional 2017, pada akhir Februari lalu, Presiden Jokowi meminta kepada Kementerian Kesehatan untuk fokus mengenyahkan masalah gizi buruk di Indonesia.

“Jangan sampai ada lagi yang namanya gizi buruk. Ndak. Memalukan kalau masih ada satu orang saja di sebuah daerah, dua orang, tiga orang, harus ditangani sebaik-baiknya,” ujarnya.