Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah. Keputusan Jokowi tersebut melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Perpres tersebut diteken Jokowi pada Selasa, (21/7/2020). Keputusan itu ditanggapi kritis oleh ahli epidemiologi dan biostatistik Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI, Pandu Riono.
Ia menilai bahwa dengan keputusan semakin menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo memang lebih fokus untuk menangani masalah pemulihan ekonomi, dibandingkan menyelesaikan pandemi Covid-19 sendiri.
"Ya artinya memang berat sebelah, ini kan seakan akan memulihkan ekonomi, seakan akan kalau memulihkan ekonomi pandemi akan diselesaikan, kan bukan begitu," ujar Pandu saat dihubungi Suara.com, Selasa, (21/7/2020).
"Jadi menurut saya sih memang titik beratnya ekonomi, pandeminya tidak usah pakai gugus tugasmya orang mau kena infeksi biar aja toh memang ga jadi prioritas," tambah Pandu dengan nada sinis.
Dengan dibubarkannya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 ia khawatir bahwa pandemi virus corona yang hingga kini masih belum terlihat penurunannya, justru akan semakin parah. Bahkan, hal itu juga bisa membuat ekonomi makin terpuruk.
"Iya pandeminya tidak selesai, ekonominya tidak selesai terpuruk dua duanya,"kata Pandu.
"Orang dipaksakan kok menurut saya kebijakan ini pemulihan ekonomi disangkanya ekonomi beres pandeminya beres otomatis ya engga lah."
Mulanya ia berharap bahwa dengan dibubarkannya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, semua akan berada di bawah Presiden langsung. Sehingga, bukan lagi ditangani oleh sebuah tim yang bersifat sementara.
Baca Juga: Gugus Tugas Covid-19 Jabar Belum Bubar, Meski Sudah Dibubarkan Jokowi
"Tadinya saya mengharapkan gugus tugas dibubarkan dan dikembalikan ke negara, saya menganggap tidak ditangani secara ad hoc tapi sebuah negara dengan presiden dan kabinetnya karena sudah cukup dengan cara cara itu," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
Terkini
-
Dari Donor Kadaver hingga Teknologi Robotik, Masa Depan Transplantasi Ginjal di Indonesia
-
Banyak Studi Sebut Paparan BPA Bisa Timbulkan Berbagai Penyakit, Ini Buktinya
-
Rahasia Hidup Sehat di Era Digital: Intip Inovasi Medis yang Bikin Umur Makin Panjang
-
Pentingnya Cek Gula Darah Mandiri: Ini Merek Terbaik yang Banyak Dipilih!
-
Prestasi Internasional Siloam Hospitals: Masuk Peringkat Perusahaan Paling Tepercaya Dunia 2025
-
Anak Bentol Setelah Makan Telur? Awas Alergi! Kenali Gejala dan Perbedaan Alergi Makanan
-
Alergi Makanan Anak: Kapan Harus Khawatir? Panduan Lengkap dari Dokter
-
Pijat Bukan Sekadar Relaksasi: Cara Alami Menjaga Kesehatan Fisik dan Mental
-
3.289 Kasus Baru Setiap Tahun: Mengenal Multiple Myeloma Lebih Dekat Sebelum Terlambat
-
Konsistensi Lawan Katarak Kongenital, Optik Ini Raih Penghargaan Nasional