Kemenkes Ungkap Stok Vaksin Covid-19 Baru 30 Persen dari Kebutuhan

Suara.com - Kementerian Kesehatan alias Kemenkes RI angkat bicara terkait adanya daerah yang melaporkan kekurangan stok vaksin Covid-19.

Juru bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan, dr Siti Nadia Tarmizi, menyebut hal ini terjadi akibat kebutuan vaksin yang lebih tinggi daripada stok yang dimiliki pemerintah.

"Di bulan Juli ini beberapa daerah mengatakan mereka belum bisa melakukan vaksin karena belum dikirim dari pusat karena memang jumlah vaksin yang kita terima 151,9 juta itu sebenarnya masih kurang lebih 30 persennya dari kebutuhan kita karena kebutuhan kita kan 462 juta dosis," kata Nadia dalam diskusi KPCPEN-FMB9, Selasa (27/8/2021).

Meski begitu, pemerintah sudah mendatangkan sekitar 173 juta dosis vaksin Covid-19, dengan rincian vaksin Sinovac 147,7 juta dosis baik bahan baku maupun vaksin jadi; Vaksin AstraZeneca 14,9 juta dosis; Vaksin Sinopharm 6 juta dosis; dan Vaksin Moderna 4,5 juta dosis.

"Jadi kalau total vaksin yang dalam bentuk setengah jadi maupun dalam bentuk jadi itu ada 173, tapi nanti setelah diolah jadi vaksin jadi, total yang kita miliki itu adalah 151,9 juta," ucapnya.

Nadia menyebut nantinya vaksin akan terus berdatangan sebanyak 130 juta dosis lagi dari Agustus hingga Desember untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi nasional.

"Tentunya ini akan semakin bertambah di Agustus nanti kurang-lebih akan ada 60 juta dosis, di September, Oktober, November, Desember sekitar 70 juta dosis," ungkap Nadia.

Sebelumnya, sejumlah kepala daerah mengeluhkan vaksinasi Covid-19 yang terhambat khususnya untuk penyuntikan dosis kedua karena stok vaksin habis belum dikirim dari Kemenkes.

Sejauh ini pemerintah telah menyuntikkan vaksin dosis pertama sebanyak 45.278.549 orang (21.74 persen) dan baru 18.666.343 orang (8,96 persen) yang menerima dosis kedua atau selesai vaksinasi Covid-19.

Baca Juga: Susul Sinovac, Sinopharm Juga Ajukan Izin Penggunaan Darurat Vaksin Covid-19 di Brasil

Sementara total sasaran vaksin adalah 208.265.720 atau 70 persen warga Indonesia yang ditargetkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi harus selesai dalam waktu satu tahun untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity.