KemenPPPA Ingin Perempuan Bisa Ambil Bagian dalam Proses Pengambilan Keputusan

Suara.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia atau menteri KemenPPPA Bintang Puspayoga, mengatakan bagaimana satu dari tiga perempuan berusia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan seksual selama hidupnya.

Angka tersebut didapat dari Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional yang dilakukan pada tahun 2016 lalu.

Untuk itu, Menteri Bintang membentuk Program Kelompok Kerja Desa atau Kelurahan Damai guna mencegah kekerasan berbasis gender, terutama kekerasan pada perempuan.

Dalam acara Gerakan Nasional untuk Indonesia Damai, Adil dan Setara, Selasa (10/8/2021), ia berharap program tersebut dapat terus sejalan dengan visi pemerintah Indonesia.

"Saya mengapresiasi program ini untuk mencegah kekerasan dan mempromosikan keadilan dan perdamaian gender, yang masih sejalan dengan Pemerintah," ungkapnya.

Dengan begitu, lanjut Menteri Bintangm, perempuan bisa diberdayakan secara ekonomi dan ikut dalam proses pengambilan keputusan.

"Ini menjadi upaya bersama agar perempuan tidak dijadikan objek pembangunan saja. Melainkan bisa terlibat dalam proses pengambilan keputusan," ungkap Menteri Bintang lebih lanjut.

Ini juga dapat menjadi upaya intervensi mendukung keadilan gender hingga ke tingkat desa.

"Pemberdayaan perempuan dan anak berharap bisa sampai ke tingkat desa. Karena ini merupakan upaya bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak," ungkap Menteri Bintang.

Baca Juga: Menteri Bintang Puspayoga Ajak Anak-anak Sukseskan Vaksinasi, Begini Caranya

Selain itu, ia berharap perempuan bisa mengambil peran sebagai pemimpin, menjadi penggerak pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan budaya di desa.

"Dengan demikian, kami terbuka dalam segala bentuk sinergi, kerja sama, dan kolaborasi terhadap program Kelompok Kerja Kelurahan Desa Damai, dan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak untuk ke depannya," tambahnya.

Menteri Bintang melanjutkan, masalah ketimpangan gender merupakan tugas yang harus dibenahi Pemerintah.

Maka dari itu, Pemerintah berkomitmen untuk terus berjuang agar tidak ada kesenjangan dengan memberikan hak-hak perempuan.

"Pemerintah berkomitmen untuk terus berjuang, dengan memberikan hak dan perlindungan pada perempuan di Indonesia," pungkasnya.