Suara.com - Masalah perbedaan data jumlah kasus COVID-19 dan juga korban meninggal antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sorotan.
Terkait hal ini, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 (Satgas COVID-19) mengimbau pemerintah daerah untuk aktif berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan.
Perlu dilakukan kualitas pencatatan dan pelaporan kasus COVID-19 menjadi objek pemahaman dan perbaikan berkelanjutan, mengingat data adalah aspek krusial dalam mengambil keputusan.
Dan umumnya selama masa migrasi data ini ditemuka perubahan kondisi, misalnya angka kasus aktif yang berubah apakah pasien sudah sembuh atau meninggal.
"Pemda harus berkoordinasi aktif untuk mensinkronisasi kan segera. Dengan harapan data akan semakin interoperable dan mecegah hal yang sama terjadi di masa mendatang," Wiku menjawab pertanyaan media Keterangan Pers, dilansir laman resmi Satgas COVID-19.
"Saya apresiasi kepada Depok yang telah berupaya mensinkronisasi dan dimohon kepada Pemerintah Daerah lainnya untuk segera mengikuti langkah Depok dan semoga tidak ada lagi laporan data yang berbeda antara pusat-daerah kedepannya," tutur Wiku.
Ia menjelaskan bahwa selama 1 minggu, Depok dapat mensinkronisasi sekitar 17 ribu kasus.
Di samping itu, saat ini pemerintah terus berupaya memperbanyak stok vaksin untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi nasional.
Dalam mensukseskan program vaksinasi ini diperlukan upaya aktif untuk menjamin stok vaksin mencukupi di setiap kabupaten/kota.
Baca Juga: Covid-19 Varian Mu Tak Seganas Varian Delta, Ini Penjelasannya
"Diharapkan para walikota dan bupati aktif berkoordinasi dengan gubernur setempat yang menjadi penerima pertama stok vaksin dari pusat," lanjutnya.
Gubernur pun mampu menjadi kepanjangan tangan pimpinan daerah wilayah administratif dibawahnha untuk mengadvikasi kebutuhan dosis vaksin di daerahnya. Karena hal ini akan menjadi input berarti bagi kemenkes termasuk perbaikan mekanisme dan distribusi serta logistik untuk segera ditindak lanjuti.
Berita Terkait
-
Kasus TBC di Jakarta Capai 49 Ribu, Wamenkes: Kematian Akibat TBC Lebih Tinggi dari Covid-19
-
Sukses Intervensi Penurunan Stunting, Gubernur Ahmad Luthfi Terima Penghargaan Kemenkes
-
Admedika Hadirkan VIP Lounge di RSUP Kemenkes Surabaya, Tingkatkan Kualitas Layanan
-
Anomali Gizi Proyek PMT: KPK Butuh Sampel Biskuit untuk Jerat Koruptor Alkes Ibu Hamil
-
Lowongan Kerja Kemenkes Oktober 2025: Ini Jadwal, Posisi, Syarat dan Cara Daftarnya
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- Bobibos Bikin Geger, Kapan Dijual dan Berapa Harga per Liter? Ini Jawabannya
- 6 Rekomendasi Cushion Lokal yang Awet untuk Pekerja Kantoran, Makeup Anti Luntur!
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
Pilihan
-
Pakai Bahasa Pesantren! BP BUMN Sindir Perusahaan Pelat Merah Rugi Terus: La Yamutu Wala Yahya
-
Curacao dan 10 Negara Terkecil yang Lolos ke Piala Dunia, Indonesia Jauh Tertinggal
-
Danantara Soroti Timpangnya Setoran Dividen BUMN, Banyak yang Sakit dan Rugi
-
Mengapa Pertamina Beres-beres Anak Usaha? Tak Urus Lagi Bisnis Rumah Sakit Hingga Hotel
-
Pandu Sjahrir Blak-blakan: Danantara Tak Bisa Jauh dari Politik!
Terkini
-
Teknologi Jadi Kunci: Ini Pendekatan Baru Cegah Stunting dan Optimalkan Tumbuh Kembang Anak
-
Gak Perlu Marah di Grup WA Lagi, Call Centre 127 Siap Tampung Keluhan Soal Program MBG
-
5 Pilihan Sampo untuk Dermatitis Seboroik, Mengatasi Gatal dan Kulit Kepala Sensitif
-
Alasan Penting Dokter Bukan Cuma Perlu Belajar Pengobatan, Tapi Juga 'Seni' Medis
-
Dokter Kandungan Akui Rahim Copot Nyata Bisa Terjadi, Bisakah Disambungkan Kembali?
-
Klinik Safe Space, Dukungan Baru untuk Kesehatan Fisik dan Mental Perempuan Pekerja
-
Mengubah Cara Pandang Masyarakat Terhadap Spa Leisure: Inisiatif Baru dari Deep Spa Group
-
Terobosan Baru Lawan Kebutaan Akibat Diabetes: Tele-Oftalmologi dan AI Jadi Kunci Skrining
-
5 Buah Tinggi Alkali yang Aman Dikonsumsi Penderita GERD, Bisa Mengatasi Heartburn
-
Borobudur Marathon Jadi Agenda Lari Akhir 2025