- Kemenkes mengajukan anggaran Rp500 miliar untuk pemulihan fasyankes di tiga provinsi Sumatra pascabanjir bandang November.
- Pemulihan ini fokus pada penggantian alat medis mahal dan perbaikan 87 rumah sakit serta 867 puskesmas terdampak.
- Dana tersebut juga mencakup insentif bagi tenaga kesehatan yang rumahnya rusak parah akibat bencana alam tersebut.
Suara.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengajukan anggaran Rp500 miliar untuk pemulihan ratusan fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) di tiga provinsi Sumatra yang rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November lalu.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, pemulihan difokuskan pada penggantian alat-alat medis yang rusak di 87 rumah sakit dan 867 puskesmas terdampak.
"Kami sudah mengajukan anggaran sekarang sekitar Rp500 miliar untuk revitalisasi tahap tiga. Karena sekarang kita sudah daftarkan, ambulans misalnya 204 unit, yang bisa diperbaiki berapa, (misalnya) cuma 120 unit, jadi mesti beli dong sisanya," kata Budi saat konferensi pers di Kantor BNPB, Jakarta, Rabu (7/1/2026).
Kemenkes juga mengategorikan bangunan fasyankes yang rusak ringan hingga rusak parah untuk menentukan kebutuhan anggaran. Budi menyampaikan, saat ini masih ada tiga puskesmas yang belum beroperasi akibat rusak parah.
Anggaran terbesar juga diperkirakan untuk perbaikan dan penggantian alat medis yang rusak.
"Yang mahal-mahal nih, CT scan, MRI, itu mahal-mahal semua. Cath lab, itu juga bisa miliaran. Sekarang kita lagi kirim teknisinya untuk melihat mana saja yang rusak bisa diperbaiki, mana yang harus diganti. Kalau diganti, nanti pemerintah akan memasukkannya sebagai anggaran yang harus diganti," tutur Budi.
Dana juga dialokasikan untuk insentif tenaga kesehatan yang terdampak bencana. Budi menyebutkan, nakes yang rumahnya rusak akibat banjir dan longsor akan diberi insentif sebesar Rp15 juta untuk rusak ringan, Rp30 juta untuk rumah rusak sedang, serta biaya pembangunan ulang bagi rumah rusak berat, ditambah Rp5 juta bantuan hidup dan Rp3 juta untuk furnitur.
Budi menyebut hingga kini anggaran penanganan yang telah digelontarkan mencapai lebih dari Rp50 miliar, terdiri dari dana gabungan bantuan Kemenkes, BNPB, dan donasi swasta.
"Anggarannya itu nanti sepemahaman saya akan dikonsentrasikan satu pintu lewat BNPB. Jadi aman, tidak ada duplikasi anggaran," pungkas Budi.
Baca Juga: Tanggul Sungai Bremi Jebol, 300 KK di Pekalongan Terdampak Banjir
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
- Sepeda Lipat Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Rekomendasi Terbaik untuk Gowes
Pilihan
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
-
Iran Tuduh AS-Israel Langgar Kesepakatan, Gencatan Senjata Terancam Batal
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
Terkini
-
Pusing Harga Pakan Naik? Peternak di Lombok Ini Sukses Tekan Biaya Hingga 70 Persen Lewat Maggot
-
Persib Perketat Keamanan Jelang Lawan Bali United, Suporter Tamu Dilarang Hadir
-
Petaka di Parkiran Pasar: Nabi Tewas Digorok, Pelaku Dihabisi Massa, Polisi Diam
-
DPR Minta Kemenaker Siaga Hadapi Ancaman PHK Akibat Gejolak Global
-
Kejati Jakarta Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Ruangan Dirjen SDA dan Cipta Karya Kementerian PU
-
Diperiksa KPK, Haji Her Bantah Kenal Tersangka Korupsi Bea Cukai
-
Lift Mati Saat Blackout, 10 Penumpang MRT Lebak Bulus Dievakuasi Tanpa Luka
-
Ada Nama Riza Chalid, Kejagung Tetapkan 7 Tersangka Dugaan Korupsi Petral
-
Al A'Raf: Panglima TNI dan Menhan Harus Diminta Pertanggungjawaban di Kasus Andrie Yunus
-
PLN Buka Suara Soal Listrik Padam di Jakarta, Begini Katanya