Gigitan Ular Jadi Ancaman Nyata di Baduy, Kemenkes Akui Antibisa Masih Terbatas

Suara.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberi perhatian khusus terhadap risiko gigitan ular di wilayah Baduy, Kabupaten Lebak, Banten.

Sekretaris Jenderal Kemenkes, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, menyebutkan kalau kebutuhan antibisa ular atau antivenom menjadi perhatian karena sebagian besar masyarakat Baduy beraktivitas sebagai petani di ladang dan kawasan hutan. 

Namun, Kemenkes tidak menyediakan antibisa itu dalam jumlah besar di wilayah Baduy. Kunta memastikan kalau masyarakat Baduy bisa mengakses obat tersebut di puskesmas terdekat dari luar wilayah mereka.

“Kalau antibisa kan tidak bisa sembarangan ya. Itu harus dicek dengan cukup. Antibisa sudah tersedia di puskesmas, tapi memang tidak banyak,” ujar Kunta saat berkunjung langsung ke wilayah Baduy beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan, antibisa ular ditempatkan di puskesmas rujukan yang memiliki tenaga kesehatan dengan kompetensi khusus untuk menangani kasus gigitan ular. Hal itu dilakukan karena pemberian antibisa harus melalui prosedur medis yang ketat.

Jika terjadi gigitan ular, penanganan awal tetap bisa dilakukan untuk mencegah penyebaran racun sebelum pasien dirujuk ke fasilitas kesehatan yang memiliki antibisa. Puskesmas, kata Kunta, akan melakukan koordinasi untuk penanganan lanjutan.

“Minimal diikat dulu supaya tidak menyebar. Nanti puskesmas akan datang memberikan penanganan,” katanya.

Kunta mengakui jarak puskesmas rujukan dari wilayah Baduy mencapai sekitar satu setengah jam perjalanan. Meski begitu, Kemenkes memastikan koordinasi tetap dilakukan agar penanganan dapat diberikan secepat mungkin.

Di sisi lain, masyarakat Baduy menilai antibisa ular masih menjadi kebutuhan penting. Warga Desa Cihuni, Baduy Luar, Narja, mengatakan risiko gigitan ular cukup tinggi karena aktivitas warga yang sehari-hari bekerja di ladang.

Baca Juga: Ancaman Penyakit Intai Pengungsi Banjir Sumatra, DPR Minta Kemenkes Bertindak Cepat

Ia menegaskan antibisa tidak diminta untuk disediakan secara berlebihan, melainkan sebagai langkah antisipasi dalam kondisi darurat. Keterbatasan antibisa, menurutnya, kerap menjadi kendala di lapangan.

“Bukan nyediain, tapi buat jaga antisipasi saja. Masalah obat bisa itu, Pak Kapus juga sering nangis, soalnya susah, nggak ada,” ujarnya.

Selain kesiapsiagaan antibisa, Kemenkes menyatakan penguatan layanan kesehatan dasar di wilayah Baduy terus dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan rutin dan edukasi kesehatan. Kunta berharap masyarakat mau memeriksakan diri saat mengalami keluhan kesehatan.

“Yang paling penting mereka mau cek kesehatan. Dari situ kita bisa tahu betul apa masalahnya,” pungkasnya.