Sekjen PBB Soroti Vaksin Kedaluwarsa di Saat Negara Miskin Tak Pernah Kebagian Jatah

Suara.com - Kasus vaksin COVID-19 kedaluwarsa dan berakhir di tempat sampah mendapat sorotan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebab ketika negara-negara maju 'membuang' vaksin, masih banyak negara miskin yang saat ini sedang kekurangan.

Ini yang menjadi alasan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menegur dunia atas distribusi vaksin COVID-19 yang tidak adil.

Ia menyebut ketidakadilan vaksin itu sebagai hal yang vulgar dan memberi dunia "nilai F dalam Etika".

"Ini adalah tuntutan moral dari keadaan dunia kita. Ini tidak sopan. Kita lulus dalam ujian sains, tetapi kita mendapat nilai F dalam Etika," kata Guterres pada Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (21/9).

Berbicara dalam pertemuan tahunan para pemimpin dunia itu, Guterres mengatakan gambar-gambar dari berbagai belahan dunia tentang vaksin yang kadaluwarsa, tidak digunakan dan berakhir di tempat sampah, menunjukkan "kisah zaman kita".

Ia menyoroti bagaimana mayoritas negara yang lebih kaya telah diimunisasi sedangkan lebih dari 90 persen penduduk Afrika bahkan belum menerima satu dosis pun.

Dari 5,7 miliar dosis vaksin virus corona yang diberikan di seluruh dunia, hanya 2 persen di antaranya yang disalurkan di Afrika.

Ia mendorong rencana global untuk memvaksin 70 persen populasi dunia pada paruh pertama tahun depan.

Guterres, yang akan memulai masa jabatan kedua sebagai Sekjen PBB selama lima tahun ke depan pada 1 Januari 2022, juga memperingatkan tentang meningkatnya ketegangan antara China dan Amerika Serikat.

Baca Juga: 684.900 Dosis Vaksin AstraZeneca Mendarat di Bandara Soetta

Ia khawatir persaingan antara kedua negara adidaya tersebut akan membawa dunia menuju menuju dua setelan aturan ekonomi, perdagangan, keuangan, dan teknologi yang berbeda; dua pendekatan yang berbeda dalam pengembangan kecerdasan buatan; dan pada akhirnya dua strategi militer dan geopolitik yang berbeda pula.

"Ini mungkin menjadi bencana. Ini akan jauh lebih sulit diprediksi daripada Perang Dingin," ujar Guterres.