Praktik Dokter Spesialis Tidak Merata di Indonesia Telah Terjadi Selama Hampir 80 Tahun, Apa Solusi Pemerintah?

Suara.com - Kurangnya dokter spesialis masih jadi salah satu persoalan kesehatan di Indonesia. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mencatat kalau rasio dokter dibanding penduduk Indonesia tergolong sangat rendah, yakni 0,47 per 1.000 penduduk. Padahal menurut Bappenas, rasio ideal dokter spesialis, yakni 0,28 per 1.000 penduduk.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah luncurkan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Berbasis Rumah Sakit Pendidikan (hospital based) yang diresmikan secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Oleh sebab itu, saat ini harus ada terobosan, kita harus membuat terobosan, kita harus berani memulai. Dengan 24 fakultas kedokteran yang dapat menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis dan 420 rumah sakit dari 3.000 RS di Indonesia berpotensi menjadi Rumah Sakit Pendidikan, ini harus dijalankan bersama-sama agar segera menghasilkan dokter spesialis yang sebanyak-banyaknya dengan standar Internasional," tutur Jokowi dalam siaran persnya, Selasa (7/5/2024).

Saat ini, jumlah dokter umum di Indonesia tercatat ada 156.310 dokter. Padahal pemerintah menarget satu dokter umum per 1.000 penduduk, sehingga Indonesia masih kekurangan 124.294 dokter umum. Sementara rata-rata terdapat sekitar 12.000 lulusan setiap tahun dari 117 fakultas kedokteran (FK) di Indonesia.

Sedangkan jumlah dokter spesialis di Indonesia baru ada 49.670. Dengan demikian, Indonesia masih kekurangan 29.179 dokter spesialis. Sementara rata-rata, terdapat sekitar 2.700 lulusan setiap tahun dari 24 fakultas kedokteran penyelenggara pendidikan dokter spesialis saat ini. Tak hanya itu, distribusi dokter spesialis juga tidak merata. Sekitar 59 persen dokter spesialis masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa masalah distribusi dokter yanh tidak merata di Indonesia telah terjadi selama 79 tahun. Oleh sebab itu, harus bisa diselesaikan saat ini.

Saat ini, dengan hanya 2.700 lulusan per tahun, butuh lebih dari 10 tahun untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis. Karenanya, dengan adanya hospital base diharapkan bisa mempercepat pemenuhan dokter spesialis dari 10 tahun menjadi sekitar 5 tahun.

"Kita perlu mendistribusikan sekitar 29.000 dokter spesialis sampai ke level kabupaten/kota dan ini akan secara dinamis kita lakukan," kata Budi.

Dari sisi kualitas, dokter spesialis lulusan program berbasis rumah sakit ini setara dengan dokter spesialis lulusan program pendidikan di dunia. Pasalnya, Kemenkes melibatkan seluruh kolegium di Indonesia dan kolegium dari luar negeri serta Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) sebagai organisasi akreditasi yang menetapkan standar pendidikan rumah sakit dari rumah sakit pendidikan terkemuka seperti Mayo Clinic dan Johns Hopkins Hospital.

Baca Juga: PB IDI Minta Tak Ada Perbedaan Perlakuan Lulusan Dokter Spesialis Lulusan Universitas dan RSP