5 Fakta Campak di Sumenep: Jangkit Ribuan Orang, Benarkah Dipicu Hoaks Vaksin Haram?

Suara.com - Pemerintah kini telah menaruh perhatian khusus ke peningkatan kasus campak yang terjadi di Sumenep, Jawa Timur.

Kasus yang tercatat kini tengah mencapai angka yang serius sehingga pemerintah menetapkan lonjakan kasus sebagai kejadian luar biasa (KLB).

Angka kasus yang terjadi meningkat signifikan dari kurun waktu delapan bulan.

Adapun pada tahun lalu, kasus yang tercatat hanya dalam angka ratusan dan kini meningkat hingga ribuan.

Beredar juga informasi simpang siur bahwa masyarakat sempat menjadi hoaks bahwa vaksin campak haram dan akhirnya enggan untuk mendapatkan vaksinasi.

Diduga karena kabar burung tersebut, pihak dinas kesehatan setempat akhirnya angkat bicara.

Berikut beberapa fakta terkait peningkatan kasus campak di Sumenep.

Meningkat drastis dari tahun lalu

Data pada tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah kasus yang terjadi masih berkisar di angka ratusan, tepatnya 319 kasus.

Baca Juga: 91 Ribu Anak Sumut Tak Pernah Divaksin, Kahiyang Ayu Minta Lakukan Ini

Kasus yang terjadi lambat laun meningkat signifikan hingga kini tercatat menjadi 1.944 kasus campak pada balita dan anak-anak sejak Januari hingga pekan ketiga Agustus.

Jumlah tersebut sesuai dengan yang dicatat oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKP2KB).

Angka terbaru bahkan diperoleh dari Dinas Kesehatan Jawa Timur yang mencapai 2.035 kasus sehingga menandakan bahwa adanya lonjakan signifikan.

17 korban terjangkit meninggal dunia

Infeksi campak yang menjangkit warga Sumenep nahasnya merenggut korban jiwa.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaporkan bahwa ada 17 pasien yang meninggal dunia.

Penyebab lonjakan infeksi diduga karena cakupan rendah

Pihak Dinas Kesehatan setempat menduga bahwa cakupan vaksinasi masih rendah.

Ada beberapa persepsi masyarakat terkait halal dan haram vaksin campak sehingga membuat kurangnya keinginan untuk divaksin.

Pihak Puskesmas Guluk-Guluk Sumenep melalui dr Fita Rabianti dalam keterangannya, dikutip Senin (25/8/2025) mengungkap bahwa ada sebagian masyarakat yang mendapat informasi hoaks bahwa vaksin campak haram.

Fita menyayangkan kabar tersebut lantaran vaksinasi campak sudah dipastikan halal.

Senada dengan Fita, Kepala Bidang P2 Dinkes Jatim drg. Sulvy Dwi Anggraini juga mengamati hal serupa.

Beredar kekhawatiran dari masyarakat terkait vaksin campak yang tersedia, sebagaimana yang disampaikan Sulvy kepada wartawan, Senin (25/8/2025).

Sulvy menilai masih banyak masyarakat yang takut akan mendapat efek samping seperti panas.

Baik dari keterangan yang disampaikan oleh dr. Fita dan drg. Sulvy mencapai kesimpulan bahwa persepsi tersebut membuat orang tua enggan untuk memberikan anaknya vaksinasi.

Keputusan enggan vaksinasi memperparah infeksi

Masih melalui keterangan yang sama, drg. Sulvy menilai bahwa kematian akibat campak yang terjadi diperparah dengan fakta bahwa beberapa pasien belum divaksin.

Kekebalan tubuh pasien yang belum divaksin campak akan sulit melawan infeksi sehingga dampak yang diakibatkan menjadi semakin besar.

Infeksi yang semakin parah akhirnya mengakibatkan beberapa kematian yang terjadi pada sejumlah warga terjangkit.

Adapun dari 17 korban meninggal dunia, 16 belum divaksinasi dan 1 korban belum lengkap vaksinasinya, papar drg. Sulvy.

Pemerintah targetkan vaksinasi

Pemerintah setempat akhirnya merespon cepat KLB yang terjadi dan menargetkan vaksinasi massal.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes-P2KB) Sumenep, Achmad Syamsuri dalam keterangannya, Senin (25/8/2025) menerangkan vaksinasi menjadi solusi utama KLB yang terjadi.

Achmad dan pihaknya akan menargetkan 26 puskesmas menggelar vaksinasi massal untuk campak, mulai hari Senin, 25 Agustus 2025.

Pihak Dinas Kesehatan setempat juga akan bekerja sama dengan satu unit rumah sakit untuk menggelar vaksinasi.

Sejumlah 78.569 anak berusia 9 bulan hingga 6 tahun menjadi target utama dalam proses vaksinasi massal tersebut.

Kontributor : Armand Ilham