Polisi Dilarang Lakukan Tilang Manual, Digantikan dengan Sistem ETLE

Indotnesia - Polisi resmi dilarang memberikan tilang manual, sebagai gantinya Polisi Lalu Lintas (Potlantas) wajib menggunakan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ELTE) yang dipasang secara statis maupun mobile.

Aturan tersebut diterapkan berdasarkan surat telegram Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022, per tanggal 18 Oktober 2022 dan telah ditandatangani oleh Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi atas instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Purnomo.

Dilansir dari laman resmi Korlantas Polri, ETLE telah diberlakukan di 12 kepolisian daerah dengan sekitar 244 kamera tilang elektronik yang telah terpasang sejak Maret 2022.

Lewat kamera elektronik tersebut, aktivitas pengendara di jalan dapat terekam dan bakal diketahui ketika melanggar peraturan lalu lintas.

Cara kerja ETLE dalam memberitahu pengendara yang melakukan pelanggara terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

- Tahap 1, perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas yang dimonitor dan mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke Back Office ETLE di RTMC Polda setempat.

- Tahap 2, petugas mengidentifikasi Data Kendaraan menggunakan Electronic Registration & Identifikasi (ERI) sebagai sumber data kendaraan,

- Tahap 3, petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat publik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi.

- Tahap 4, penerima surat (pelanggar) memiliki batas waktu sampai dengan 8 hari dari terjadinya pelanggaran untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang langsung ke kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum.

Baca Juga: Tak Hanya di Indonesia, WhatsApp Eror Juga Terjadi di Berbagai Negara

- Tahap 5, setelah pelanggaran terkonfirmasi, petugas menerbitkan tilang dengan metode pembayaran via BRI Virtual Account (BRIVA) untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum.

Untuk poin pada tahap 3, polisi mengirimkan surat konfirmasi ke pemilik kendaraan bermotor yang melanggar aturan. Jika kendaran bukan milik pelanggar, maka harus dikonfirmasi ulang terkait kepemilikannya.

Jika tidak segera dikonfirmasi, kegagalan informasi terkait pemilik kendaraan akan mengakibatkan STN terblokir sementara.